Realisasi FLPP Capai Rp12,59 Triliun, Dukung Lebih dari 100 Ribu Unit Rumah Subsidi

“Mayoritas penerima FLPP masih didominasi oleh pekerja formal. Namun, pemerintah terus berupaya memperluas cakupan program ini, termasuk dengan mengintegrasikan FLPP dengan penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas permukiman,” jelas Josua. 

Lebih lanjut, Josua menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan program FLPP. Pengembang perumahan subsidi dari kalangan swasta menjadi mitra utama pemerintah dalam mengejar target pembangunan rumah murah, yang pada 2025 ditargetkan mencapai lebih dari 300.000 unit. 

Tak hanya itu, keterlibatan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintahan dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai krusial dalam memperluas akses masyarakat terhadap perumahan subsidi. 

Josua Pardede mengingatkan bahwa skema FLPP ini berpotensi menghadapi tantangan dari sisi keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Pasalnya, pendanaan program ini masih bersumber dari APBN yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. 

“Jika tidak dikelola secara efisien, beban fiskal negara bisa semakin berat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ucap Josua. 

Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan basis data yang lebih akurat dan melakukan integrasi lintas sektor, terutama antara program perumahan dan pembangunan infrastruktur dasar, demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan juga menjadi kunci. Salah satunya dengan mendorong peran serta swasta melalui skema investasi atau kerja sama yang saling menguntungkan. 

Optimalisasi lahan milik negara dan daerah pun dinilai penting untuk menekan biaya pembangunan rumah subsidi, sehingga keberlanjutan fiskal FLPP tetap terjaga. 

Baca juga: Pemerintah Genjot Program MBG, Pengamat Ekonomi: Berdampak Positif terhadap SDM dan Ekonomi Desa