Kamis, 11 September 2025

Anggota DPR Minta APBN 2026 Lebih Berpihak pada Rakyat

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan APBN 2026 harus lebih nyata berpihak pada rakyat. 

Penulis: Chaerul Umam
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
APBN 2026 - Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan menyampaikan pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp 3.786,5 triliun, dengan target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan APBN 2026 harus lebih nyata berpihak pada rakyat.  TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus lebih nyata berpihak pada rakyat

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026.

Saadiah mengingatkan bahwa APBN tidak boleh berhenti pada angka-angka di atas kertas. 

Menurut legislator asal Maluku tersebut, setiap program perlu disusun secara transparan hingga menyentuh detail penerima manfaat.

“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saadiah juga menyoroti ketimpangan antarwilayah. 

Baca juga: 5 PR Purbaya Yudhi usai Jadi Menkeu yang Baru: Masalah Pajak, Utang, hingga Rasionalisasi APBN 2026

Dia menilai kebutuhan masyarakat di Maluku berbeda dengan daerah lain, sehingga tidak bisa disamakan dengan wilayah Jawa atau Sulawesi. 

Perbedaan harga barang, biaya perumahan, hingga infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.

Kritik juga disampaikan terhadap alokasi anggaran transmigrasi. Saadiah menilai distribusi anggaran masih timpang dan mendesak perhatian lebih besar bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru serta Kobi Sonta yang masih tertinggal.

“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,” ucap Saadiah.

Baca juga: Menko Pangan: Anggaran Kopdes Desa Merah Putih Tidak Langsung dari APBN

Meski demikian, ia tetap menyampaikan optimisme bahwa perjuangan yang terus dilakukan akan berbuah hasil positif bagi masyarakat.

“Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan