Pemprov Sumut Raih Opini WTP dari BPK sebelum Kadis PUPR Topan Ginting Kena OTT KPK

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkapkan kasus dugaan korupsi proyek lewat giat operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Sumut.

Adapun ada dua kasus dugaan korupsi yang terungkap yaitu terkait pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka yang berasal dari pihak Pemprov Sumut dan swasta.

Adapun tersangka dari pihak pemerintah adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar, dan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Sementara, dua tersangka dari swasta adalah Direktur Utama (Dirut) PT Dalihan Natolu Grup, M Akhirun Piliang, dan Dirut PT Rona Na Mora, M Rayhan Dulasmi Piliang.

Di sisi lain, fakta menarik terungkap ketika ternyata Pemprov Sumut sempat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 12 Juni 2025 lalu atau tepat dua pekan sebelum OTT KPK.

Sebagai informasi, opini WTP diberikan BPK ketika laporan keuangan sebuah entitas seperti pemerintah maupun swasta menyajikan data yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Dalam, konteks pemerintahan, opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara, pemberian opini WTP oleh BPK itu terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD) Pemprov Sumut untuk tahun anggaran 2024.

Baca juga: Golkar Tapsel Tak Beri Bantuan Hukum Untuk Akhirun yang Terjaring OTT KPK, Jabatan Bendahara Diganti

Bahkan, predikat tersebut menjadi raihan ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.

Ketika itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengingatkan jajarannya agar mempertahankan capaian ini.

"Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki, menyempurnakan laporan keuangan tersebut, sehingga Pemprov Sumut mendapatkan opini terbaik, 11 kali berturut-turut," ujar Bobby di Gedung DPRD Sumut, Medan, dikutip dari lama Pemprov Sumut.

Namun, Bobby turut menyadari bahwa pemberian opini WTP bukan menjadi indikator satu-satunya yang menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhindar dari korupsi.

"Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini, khususnya kepada para pimpinan OPD, agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Peran Vital 'Orang Kepercayaan' Bobby

Sosok vital sehingga terjadi dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Sumut tidak lepas dari peran Kadis PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

Pasalnya, dia berperan dalam penentuan pemenang proyek jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total proyek mencapai Rp157,8 miliar.

Adapun perannya adalah menunjuk pemenang proyek secara langsung tanpa adanya tender terlebih dahulu.

"Di sini sudah diikutkan Saudara KIR (Akhirun Piliang) sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP (Topan) ini, Kepala Dinas PUPR."

"Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES (Rasuli Efendi Siregar) untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Asep mengatakan Topan dijanjikan bakal menerima fee sebesar Rp8 miliar dari proyek jalan yang ditunjuk olehnya agar dikerjakan PT DNG.

"Ada hitung-hitungannya, seperti kepala dinas, akan diberikan sekitar 4 sampai 5 persen dari nilai proyek. Kalau dikira-kira, dari Rp 231,8 miliar (nilai proyek) itu, 4 persennya sekitar Rp 8 miliaran," kata Asep.

Asep mengatakan, fee yang akan diterima Topan Ginting itu akan diserahkan secara bertahap. Pemberiannya disesuaikan dengan waktu pencairan pembayaran proyek pada kontraktor. 

Tidak hanya fee, Topan juga diduga menerima penerimaan lain dari Akhirun dan Rayhan.

Akibat perbuatannya, ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus Terungkap usai Warga Lapor Infrastruktur Jelek

Di sisi lain, Asep turut mengungkapkan awal mula kasus ini terungkap setelah KPK menerima laporan warga terkait infrastruktur jalan di Sumut yang jelek.

Dia mengatakan penyidik KPK menduga bahwa penyebab buruknya infrastruktur di Sumut karena adanya tindak pidana korupsi.

"Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan ya jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera utara," ujar Asep.

Setelah dilakukan penyelidikan, Asep menuturkan lembaga antirasuah memperoleh informasi adanya pertemuan untuk penyerahan fee terkait proyek jalan tersebut.

"Nah sekitar awal Minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Ilham Rian Pratama)