Korupsi Jalan di Mandailing Natal
Penampakan Rumah Mewah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution di Royal Sumatera, Digeledah KPK
KPK melakukan penggeledahan hari kedua di rumah pribadi milik Topan Ginting yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Rabu (2/7/2025).
lihat foto
"Betul ada kegiatan OTT yang kita lakukan pada Kamis (26/6/3025) malam. OTT ini dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jalan di PUPR dan proyek reservasi jalan PJN wilayah 1 Sumut," jelasnya, Jumat (27/6/2025) malam.
Dalam perkembangannya, Juru Bicara KPK menduga, terdapat dua klaster kasus dalam operasi senyap KPK yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025) malam, tersebut.
“Jadi, sejauh ini ada dua klaster penerimaan,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025), dilansir Tribun Medan.
Budi mengatakan, aliran dana dalam OTT ini berkaitan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek di Satuan Kerja (Satker) Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Sebagai informasi, Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut adalah bagian dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN).
PJN Wilayah I Sumut bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan nasional di wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Rumah Mewah Topan di Royal Sumatera Digeledah KPK, Ada Satu Motor Matic dan ATV Terparkir
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Tribun-Medan.com/Anisa Rahmadani, Haikal Faried Hermawan)
Topan Ginting
Bobby Nasution
KPK
Topan Obaja Ginting
PUPR
Korupsi jalan di Mandailing Natal
Proyek jalan PUPR
Korupsi Jalan di Mandailing Natal
| KPK Akan Panggil Kembali Rektor USU Muryanto Amin Terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumatera Utara |
|---|
| Hakim Perintahkan Jaksa KPK Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Korupsi Proyek Jalan Sumatera Utara |
|---|
| Rektor USU Masuk Circle Pertemanan Bobby Nasution, KPK Dalami Perannya di Kasus Korupsi PUPR Sumut |
|---|
| Usut Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Panggil Rektor USU hingga Sekwan Madina |
|---|
| KPK Dalami Sosok yang Perintahkan Kadis PUPR Sumut Nonaktif Tagih Fee Proyek Rp46 M |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.