Gapimdo Desak BGN Bangun Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Indonesia (Gapimdo) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mendirikan kantor perwakilan di setiap wilayah. 

Hal ini menyusul masih banyaknya gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sejatinya sudah siap beroperasi, namun tidak dapat berproduksi lantaran tertolak dalam sistem di BGN.

"Sinkronisasi data (SPPG) ini yang jadi permasalahan di BGN. Ini di beberapa provinsi terjadi. Makanya kami di Gapimdo sangat mengharapkan agar BGN membentuk satu perwakilan di masing-masing provinsi agar kawan-kawan yang sudah mendapatkan ID dapur itu benar-benar dikawal," tegas Ketua Umum Gapimdo Syamsul Tribuana, dalam jumpa pers di Sarinah, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Tribuana mengungkapkan beberapa persoalan yang menghambat percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke masyarakat. 

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Telan Anggaran Rp 5 Triliun di Semester I 2025

Persoalan yang mengemuka adalah banyak dapur MBG yang sejatinya sudah selesai 100 persen namun tidak terdata di BGN. Padahal dapur MBG atau SPPG tersebut telah dilengkapi seluruh sarana  dan prasarana, mula dari alat dapur, alat masak, hingga kendaraan.

"Tapi kenyataannya tidak terdaftar di BGN. Berarti ini kan tidak sinkron antara data dengan fakta di lapangan. Padahal mitra dapur ini 100 persen dibiayai masyarakat," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia usul agar persoalan pendataan dapur MBG ini dikerjakan melalui kantor perwakilan BGN di setiap provinsi. Sebab sistem pendataan yang diterapkan BGN saat ini kurang update, dimana dapur MBG hanya dikontrol melalui tabel, melalui sistem, yang kadang-kadang informasi dari atas tidak nyambung ke bawah. 

"Di bawah ini sudah lari 100, tapi di atas belum. Itu terjadi karena sistem di BGN mengatakan sudah _full_, padahal di kecamatan itu belum ada dapur. Nah ini yang Gapimdo dorong agar disinkronkan agar masyarakat tidak sampai dirugikan. Sudah menyiapkan dapur MBG, tapi tidak bisa berproduksi," ujarnya.

Bagi Gapimdo, sinkronisasi data ini penting agar data di BGN dan fakta di lapangan bisa nyambung. 

"Nah inilah yang kami sangat harapkan kepada BGN semoga bisa merangkul kami sebagai mitra kerja. Kami ini bukan (partai) politik, tidak punya kepentingan apa-apa, tapi kami adalah pelaku usaha, mitra dapur. Kami khawatir target Presiden Prabowo di MBG ini tidak tercapai kalau sistemna tidak dibenahi," sebutnya.

Lebih lanjut, Tribuana mengakui saat ini banyak mitra usaha penyedia jasa boga yang kesulitan menjalankan program karena lemahnya koordinasi, distribusi bahan pangan yang tersendat, serta kurangnya pendampingan teknis dari BGN. 

“Kami sangat menghargai antusiasme masyarakat, tapi kenyataannya di lapangan justru banyak mitra dapur yang tidak mendapat kemudahan. Bahkan, terjadi sejumlah perselisihan karena distribusi yang tidak merata,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta BGN dapat lebih responsif dan membuka ruang komunikasi dengan para mitra usaha, termasuk memperhatikan kesenjangan logistik, pendanaan, dan kendala operasional lainnya yang dihadapi pelaku dapur di daerah. 

Dia juga mengingatkan Program MBG semestinya menjadi simbol komitmen negara dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dia tidak ingin cita-cita besar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini tidak maksimal akibat tumpang tindih kebijakan teknis di level pelaksana.

“Kami mendukung penuh program ini. Tapi pemerintah, khususnya BGN, harus segera benahi sistem distribusi, buka ruang dialog dengan mitra lokal, dan bentuk sistem monitoring yang cepat, transparan, dan berbasis data,” pungkasnya.