Komisi I DPR Bicara Kemungkinan Hasil Fit and Proper Test Calon Dubes: Diterima, Digeser atau Tolak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, bicara hasil penilaian Komisi I bisa berujung pada tiga kemungkinan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia yang diusulkan presiden. 

Yakni menyetujui penempatan calon dubes di negara yang diusulkan pemerintah, mengusulkan atau menggeser penempatan di negara lain yang lebih sesuai, atau menolak karena calon tersebut dinilai tidak layak.

"Selama fit proper maupun track recordnya, mungkin dirasa tidak pas, diusulkan ke negara yang lebih pas, tetap saja dia akan jadi dubes, atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes, sehingga perlu diusulkan, mengganti," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Sukamta menekankan pentingnya kecocokan antara calon dubes dan negara tujuan penugasan, mengingat masing-masing negara memiliki karakteristik politik, budaya, dan hubungan bilateral yang berbeda-beda.

“Yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju. Walaupun kemudian ada yang karir dan non-karir begitu calon-calon duta besar ini,” ujar Sukamta.

Saat ditanya apakah tolak ukur penilaian calon dubes berbeda antara yang berasal dari jalur karier dan non-karier, Sukamta menegaskan bahwa standar yang digunakan tetap sama dan berbasis objektivitas.

“Ya kalau ini negara, pemerintahan, jadi tolak ukur itu objektif, tidak melihat background. Kalau memang karena background-nya dia fit, oke itu bisa proceed, lanjut. Tapi kalau apa pun background-nya kalau tidak pas, ya tidak dilanjutkan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada hari ini Komisi I DPRI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon dubes RI.

Sebanyak 12 calon dubes RI akan mengikuti fit and proper test di hari kedua ini.

Setelah itu atau pada sore hari, Komisi I DPR akan menggelar rapat internal untuk menentukan nasib 24 calon dubes.