Menteri Maruarar Minta Blokir Anggaran Rp 1,8 Triliun Bisa Segera Cair

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta peran Komisi V DPR RI untuk mendorong pencairan anggaran DIPA tahun 2025 sebesar Rp 1,8 triliun yang diblokir.

Ia minta anggaran segera dicairkan guna mempercepat penyerapan anggaran melalui seluruh program yang berada di Kementerian PKP.

"Tadi kami sudah sampaikan di rapat permohonan kepada Komisi V untuk bisa pencairan yang diblokir, karena menurut saya itu penyerapannya supaya bisa cepat. Ini kan udah bulan Juli," kata Menteri Ara saat ditemui awak media usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Dalam paparan rapatnya bersama Komisi V DPR RI, Ara menampilkan kalau anggaran tersebut untuk melanjutkan beberapa program.

Termasuk di antaranya kontrak Multi Years Contract (MYC) rusun di Ibu Kota Nusantara (IKN), selanjutnya revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp 86,83 miliar agar layak huni.

Baca juga: Alasan Maruarar Sirait Sempat Usul Rumah Subsidi 18 Meter, Kini Berujung Batal

Terakhir, anggaran itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat dengan anggaran Rp 136,92 miliar.

"Kami juga akan segera, misalnya di Papua itu, kita akan ketemu dengan Kepala BIN. Saya sudah janjian untuk bertemu, dan saya minta salah satu Wakil Ketua Pak Robert, karena beliau dari Papua, untuk hadir dalam pertemuan itu," kata dia.

Khusus untuk pembangunan rusun di DOB Papua Barat, pelibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai memiliki andil.

Baca juga: Piala Presiden 2025, Maruarar Langsung Beri Hadiah Buat Posisi 5-6 Usai Disentil Komika Ronaldo

Pasalnya, BIN kata dia, berperan besar dalam menjaga dan memberikan keamanan terhadap warga di sekitar nantinya.

"Supaya bisa mengetahui pertimbangan BIN seperti apa. Karena kita kan kalau ada keamanan, salah satu yang kita tanya adalah BIN juga," ucap dia.

"Bagaimana kesiapan di sana, proyeknya sudah siap, boleh dibangun atau tidak, secara keamanan seperti apa. Tentu kita akan tanya, baru kita akan menjalankan. Kita kan pemerintahan harus kompak. Ada BIN-nya, ada Kapolri, ada Panglima, tentu kita harus tanya baik-baik," tandas Ara.