DPR Minta Kementerian PU Koordinasi dengan Pemda Terkait Fasilitas Umum Terdampak Banjir dan Longsor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat bencana banjir dan longsor. 

Andi menjelaskan fasum yang terdampak bencana banjir hingga longsor di sejumlah daerah harus segera ditangani agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal.

“Wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga tak luput dari bencana banjir. Selain karena hujan dengan intensitas tinggi, banjir di Jabodetabek juga disebabkan lantaran luapan air sungai hingga tanggul jebol,” kata Andi kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

Andi mengungkapkan bahwa BNPB melaporkan terjadi angin puting beliung disertai hujan lebat di Kabupaten Toli-toli, serta longsor di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor.

"Kami harap kementerian/lembaga terkait lebih optimal lagi dalam melakukan mitigasi bencana. Didalami apa penyebab banjirnya, longsornya, selain curah hujan yang tinggi,” kata Iwan Aras. 

"Kalau penyebab banjir yang disebabkan sungai-sungai, tentu kami minta Kementerian PU ataupun Dirjen SDA untuk mengambil langkah-langkah konkret. BMKG juga harus aktif dalam melakukan mitigasi,” kata dia.

Legislator Gerindra itu pun mendorong instansi terkait memperkuat sistem peringatan dini kebencanaan.

Dia juga ingin kementerian terkait memastikan kesiapan tim siaga bencana serta menjamin pemenuhan kebutuhan warga terdampak di setiap daerah.

"Kami akan terus memantau dan mendorong agar pemulihan pasca bencana tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menjawab akar persoalan, terutama dalam konteks adaptasi terhadap krisis iklim dan pembangunan wilayah yang lebih tangguh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan dinamika atmosfer yang tidak lazim telah menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

Fenomena ini juga meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau.

"Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Dwikorita melalui keterangan tertulis, Selasa (8/7/3025).

Kemunduran musim kemarau tahun ini, kata Dwikorita, merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia.

Kedua faktor ini menyebabkan tingginya kelembapan udara yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering.