Soal Beras Oplosan, Anggota DPR: Segera Dituntaskan, Jangan Berlarut-larut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak Kementerian Pertanian segera menuntaskan kasus temuan beras oplosan yang baru-baru ini terungkap. 

Hal ini disampaikan Daniel dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Baca juga: Daftar 26 Merek Beras yang Diduga Mutu dan Takaran Tidak Sesuai Regulasi

Daniel mengingatkan bahwa penanganan yang lamban bisa memicu kepanikan di tengah masyarakat.

"Terkait beras oplosan Pak Menteri mungkin sangat penting hal ini segera dituntaskan ya. Jangan sampai berlarut-larut dan justru menimbulkan kepanikan pasar ya," kata Daniel dalam rapat.

Menurutnya, sikap cepat dan tegas dalam menyelesaikan kasus ini sangat krusial demi memulihkan kepercayaan publik terhadap produk-produk pangan.

"Sikap cepat dari penuntasan ini dalam rangka segera mengembalikan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen terhadap produk-produk pangan yang mereka beli termasuk mengembalikan kepercayaan konsumen masyarakat terhadap produsen," ujarnya.

Daniel juga mewanti-wanti bahwa jika kepercayaan masyarakat terus menurun akibat kasus seperti ini, maka dampaknya bisa merambat lebih luas.

"Kalau kepercayaan terhadap produk dan terhadap produsen bukan semakin meningkat tetapi dari kasus oplosan ini semakin menurun, itu juga menjadi tantangan berat bagi masyarakat dan pemerintah," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran menyampaikan bahwa praktik pengoplosan dan kecurangan dalam distribusi beras berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Amran dalam rapat.

Baca juga: Kasus Dugaan Beras Oplosan, Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi

Menurut Amran, temuan itu berasal dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama. 

Dia menegaskan, seluruh sampel diuji di 13 laboratorium untuk memastikan kualitas dan kesesuaian standar mutu.

"Ini kami periksa di 13 lab. Kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif dan Ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras karena stok kita besar," ujar Amran.

Amran menjelaskan, banyak beras curah yang dikemas ulang lalu dijual dengan label premium atau medium.

"Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tapi dijual harga medium dan labnya kami pakai 13," ucapnya.

Selain mutu yang tidak sesuai, Amran juga menemukan praktik pengurangan bobot kemasan. Dalam sejumlah kasus, beras lima kilogram ternyata hanya berisi empat setengah kilogram.

"Ini yang terjadi sekarang HET 50-60 persen, yang tidak sesuai mutu ada yang mengurangi ukuran 5 kilo tapi empat setengah kilo," ungkapnya.