Tarif Turun Jadi 19 Persen, PDIP Ingatkan Dampak Kesepakatan Dagang RI-AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Meski negosiasi Indonesia-Amerika Serikat membuahkan penurunan tarif bea masuk produk ekspor RI menjadi 19 persen, Fraksi PDI Perjuangan menilai industri nasional tetap dalam posisi rentan dan terbebani.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, menyatakan pemerintah harus tetap waspada atas konsekuensi jangka panjang dari kesepakatan dagang dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Ia menyoroti dominasi asing dan kebijakan sepihak sebagai ancaman nyata.

“Dari sisi negosiasi, ya berhasil. Akan tetapi itu adalah cost. Industri kita terbebani. Tidak sedikit 19 persen,” tegas Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Pernyataan Said merespons keputusan pemerintahan Trump yang memangkas tarif bea masuk produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Meski terlihat positif, kesepakatan ini datang dengan sederet komitmen besar dari Indonesia.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Indonesia akan membuka seluruh pasarnya untuk produk Amerika. Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen membeli 15 miliar dolar AS energi, 4,5 miliar dolar produk pertanian, dan 50 unit pesawat Boeing.

“Indonesia sangat kuat dalam produksi tembaga, dan kita sekarang memiliki akses penuh ke semuanya,” kata Trump.

Sebagai gantinya, ekspor AS ke Indonesia sepenuhnya bebas tarif. Sementara ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif tetap 19 persen, dengan tambahan aturan ketat untuk barang yang dikirim lewat negara ketiga (transhipment).

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik hasil negosiasi tersebut. Ia menyebut pertemuan dengan Trump berlangsung alot namun tetap produktif.

“Alhamdulillah, berunding dengan alot, akhirnya ada kesepakatan,” kata Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (16/7/2025).

Menurut Prabowo, kebutuhan dalam negeri seperti gandum, kedelai, dan BBM menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui pembelian barang dari AS.

"Akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Kita juga butuh," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta Wewenang Penuh Seleksi Direksi BUMD, Apa Alasannya?

Meski komitmen pembelian pesawat Boeing telah disepakati, Prabowo menegaskan Indonesia tetap akan menjaga keseimbangan dengan membeli juga dari Airbus, produsen pesawat asal Eropa.

Namun, Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu longgar dalam melakukan deregulasi terhadap investasi asing. “Pemerintah belum melakukan deregulasi terhadap syarat-syarat investasi. Tidak setiap investasi dari luar bisa langsung bebas,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Said, tetap harus menjamin regulasi yang mengutamakan kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Prabowo mengaku optimistis terhadap kekuatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. “Yang penting saya harus melindungi pekerja-pekerja kita. Kita akan kuat,” tegasnya.

Pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Trump untuk memperkuat kerja sama dagang disebut kemungkinan akan berlangsung pada September atau Oktober mendatang.