Eks Dirjen Prasetyo Boeditjahjono Divonis 7,5 Tahun Bui Dalam Korupsi Jalur Kereta Besitang-Langsa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara proyek jalur kereta api Besitang-Langsa tahun 2017-2023.

Prasetyo menjabat sebagai Dirjen Perkertaapian Kemenhub periode 2016-2017. Ia dicopot dari jabatan Dirjen dan dipindahkan menjadi Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Kementerian Perhubungan pada 2017. 

"Mengadili menyatakan terdakwa Prasetyo Boeditjahjono terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam amar putusannya di PN Tipikor Jakarta, Senin (21/7/2025).

Atas perbuatannya itu majelis hakim menghukum terdakwa Prasetyo Boeditjahjono dengan hukuman 7,5 tahun penjara.

Baca juga: Eksepsi Tak Diterima, Sidang 2 Terdakwa Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Lanjut Pemeriksaan

"Menghukum terdakwa Prasetyo Boeditjahjono dengan pidana 7 tahun dan enam bulan penjara," ucap Hakim Syofia.

Pada perkara tersebut Prasetyo Boeditjahjono juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar subsider 2 tahun dan 8 bulan penjara.

5 Pertimbangan Hakim Vonis  Prasetyo Boeditjahjono 7,5 Tahun Penjara

Majelis hakim mengungkap pertimbangan yang membuat Prasetyo Boeditjahjono divonis 7,5 tahun.

Pertama, perbuatan Prasetyo Boeditjahjono bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kedua, perbuatan Prasetyo Boeditjahjono telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam hal ini Balai Teknik Perkerataapian (BTP) Sumatera Utara khususnya dan Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) pada Kementerian Perhubungan pada umumnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, Jaksa: BPK Kecipratan Rp 10,25 Miliar

Ketiga, Prasetyo Boeditjahjono menerima hasil dari perbuatan korupsinya.

Untuk hal meringankan, pertama, Prasetyo Boeditjahjono bersikap sopan di persidangan.

Ketiga, Prasetyo Boeditjahjono mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berusia lanjut.

Vonis hakim terhadap Prasetyo Boeditjahjono lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Prasetyo Boeditjahjono dengan hukum 9 tahun penjara dan merugikan negara Rp 1,1 miliar dalam kasus korupsi pembangunan jalur KA Besitang-Langsa periode 2017-2023.

Konstruksi Kasus Korupsi yang Jerat Prasetyo Boeditjahjono

Kasus bermula saat Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian memerintahkan Nur Setiawan Sidik selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara untuk mengusulkan proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa.