Rapat Paripurna DPR Sahkan 10 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang Undang, Ini Daftarnya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan laporan hasil pembahasan oleh panitia kerja (panja) 10 RUU Kabupaten/Kota tersebut
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Muhammad Zulfikar
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka di Sulawesi Temggara
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
8. Rancangan Yndang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
RUU tentang Kabupaten adalah rancangan undang-undang yang mengatur secara spesifik pembentukan dan status hukum suatu kabupaten di Indonesia.
Tujuannya adalah agar setiap kabupaten memiliki landasan hukum tersendiri, bukan hanya tercantum dalam UU provinsi atau UU lama yang sudah tidak relevan.
Alasan Pembentukan UU Khusus:
- Menyesuaikan dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 tentang pembagian wilayah administratif
- Menghindari konflik hukum dan administrasi akibat regulasi lama
- Menjawab kebutuhan hukum dan perkembangan daerah setempat
Adies Kadir Masih Dapat Gaji Wakil Ketua DPR Meski Nonaktif, Bahlil: Nanti Kita Lihat |
![]() |
---|
Tak Berhentikan, PAN, NasDem, Golkar Pilih Nonaktifkan Wakilnya di DPR, Dinilai Tak Sadari Kesalahan |
![]() |
---|
Intip Isi Garasi Adies Kadir Kader Golkar yang Dinonaktifkan, Paling Murah Pajero SUV |
![]() |
---|
Profil Adies Kadir, Politisi Golkar Dinonaktifkan sebagai Wakil Ketua DPR RI |
![]() |
---|
BREAKING NEWS: Golkar Nonaktifkan Adies Kadir Sebagai Wakil Ketua DPR RI |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.