Amich Alhumami Ungkap Alasan di Balik Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Deputi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami membeberkan alasan di balik diterapkannya program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.

Diketahui, wajib belajar 13 tahun mulai dicanangkan pada tahun 2025 ini. Ketentuan wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Program wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun prasekolah (PAUD), enam tahun pendidikan dasar (SD), dan enam tahun pendidikan menengah (SMP-SMA).

Amich Alhumami memaparkan kembali urgensi wajib belajar 13 tahun yang dimulai pada PAUD atau taman kanak-kanak (TK). 

"Pendidikan sejak pra sekolah atau PAUD adalah investasi penting di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Amich Alhumami dalam Konferensi Internasional tentang Perawatan, Pendidikan, dan Pengasuhan Anak Usia Dini (ICECCEP) ke-4 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025), dikutip dari keterangan tertulis.

Dalam kariernya di Kementerian PPN/Bappenas, Amich memasukkan program wajib belajar 13 tahun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2045 yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.   

Dengan merujuk pada sejumlah penelitian, Amich memaparkan berinvestasi pada anak usia dini berdampak positif terhadap perkembangan otak dan kesiapan belajar anak. 

"Penelitian juga menunjukkan anak-anak yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini cenderung lebih mudah menguasai keterampilan tingkat lanjut," ungkap Dewan Pimpinan Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu. 

Selain itu, sejumlah data menunjukkan, bahwa siswa yang telah mengikuti pendidikan prasekolah atau PAUD, memiliki prestasi literasi dan numerasi yang lebih baik.

Yaitu proporsi yang lebih tinggi memenuhi ambang batas kompetensi minimum dibandingkan dengan mereka yang tidak berkesempatan mengikuti PAUD.

Alumnus University of Sussex, Inggris ini menegaskan kembali pendidikan anak usia dini merupakan pondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Baca juga: Wapres Gibran Tinjau Sekolah Rakyat di Padang, Fokus pada Anak Marginal

"Mengingat dan mempertimbangkan urgensi PAUD inilah hampir semua negara berinvestasi lebih banyak pada PAUD untuk memperoleh banyak manfaat sosial dan ekonomi di masa depan," ujarnya.

Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mengungkapkan adanya kompleksitas penyelenggaraan PAUD.

Menurutnya, PAUD mesti terintegrasi dengan kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan keluarga, lingkungan sosial, sehingga dinamakan "PAUD Holistik-Integratif".  

Oleh karena itu menurut Amich, meski wajib belajar 13 tahun diterapkan, perlu dibangun kemitraan strategis dan kerja sama antara pemerintah, mitra pembangunan, para ahli, akademisi, dan masyarakat.