Gubernur Rudy Mas’ud akan Wajibkan Semua Dosen dan Pejabat di Kaltim Lanjut Kuliah S3
Rudy Mas’ud akan mewajibkan seluruh dosen dan pejabat eselon 2 di Pemprov Kaltim melanjutkan studi hingga jenjang doktoral (S3).
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Dodi Esvandi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akan mewajibkan seluruh dosen dan pejabat eselon 2 di Pemprov Kaltim melanjutkan studi hingga jenjang doktoral (S3).
Dalam pertemuan dengan bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) lalu, Rudy Mas’ud atau biasa dikenal dengan sebutan Gubernur Harum memaparkan gebrakan besar lewat Program Gratispol.
“Semua dosen di Kaltim nantinya wajib mengikuti Program S3,” tegas Gubernur Harum.
Ia meyakini jika seluruh dosen bergelar doktor, maka kualitas pendidikan tinggi Kaltim akan melonjak dan melahirkan generasi unggul berdaya saing global.
Program Gratispol yang selama ini dikenal memberikan beasiswa dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi kini diperluas untuk mendukung studi lanjut hingga S3, termasuk bagi pejabat eselon 2.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, Rudy Mas’ud juga menggagas kerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran.
Baca juga: Mendiktisaintek Minta AIPKI Bantu Pemerintah Mencetak Dokter Berkualitas
Mahasiswa calon dokter nantinya bisa menjalani praktik di rumah sakit daerah (RSUD) Kaltim, dengan komitmen untuk kembali dan mengabdi di sana.
Menteri Brian Yuliarto menyambut antusias rencana besar Gubernur Harum.
“Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang semua dosennya bergelar doktor. Ini sangat luar biasa,” ujarnya.
Ia memastikan dukungan kementerian dengan menjalin kerja sama bersama berbagai perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri guna memperkuat implementasi Program Gratispol.
“Dengan program ini, saya yakin Kaltim akan menjadi provinsi yang maju dan membanggakan,” ujarnya.
Gibran Sebut Narasi IKN Babat Hutan Hoaks: Melihat Dampak Ibu Kota Baru terhadap Hutan Kalimantan |
![]() |
---|
Basuki Hadimuljono Surati DPR, Konsultasi Perubahan Rencana Induk IKN |
![]() |
---|
Mendiktisaintek Minta AIPKI Bantu Pemerintah Mencetak Dokter Berkualitas |
![]() |
---|
NasDem Usul Gibran Berkantor di IKN, Demokrat: Pemerintah yang Punya Rencana dan Kewenangan |
![]() |
---|
NasDem Dorong Moratorium IKN, Usul Jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.