Said Abdullah: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Sebagai Sparring Partner, No Opposition

TRIBUNNEWS.COM, BADUNG - PDI Perjuangan (PDIP) mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030 dalam Kongres ke-VI Partai di Bali, Jumat (1/8/2025).

Selanjutnya sikap resmi partai berlambang banteng bermoncong putih itu, akan disampaikan saat penutupan Kongres.

Baca juga: Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto, Prabowo Dinilai Tahu Keduanya Dikriminalisasi

Politikus PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, kemungkinan partainya akan mendukung Pemerintahan Prabowo meski berada di luar pemerintahan.

Said pun mengistilahkannya menjadi sparring partner atau mitra strategis penyeimbang.

Sparring partner adalah istilah yang berasal dari dunia olahraga, khususnya tinju.

Namun kini digunakan lebih luas dalam berbagai konteks.

PDIP menyebut dirinya sebagai sparring partner pemerintah Prabowo, artinya mereka tidak menjadi oposisi, tetapi tetap mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah secara aktif dan strategis.

Menurut Said, Megawati dalam kongres yang digelar tertutup, melihat kondisi Indonesia maupun global penuh dengan tantangan.

Baca juga: Menkum Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Pemberantasan Korupsi Tetap Lanjut

Sehingga perlu adanya kerja sama dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

"Memang Ibu Kota Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner sebagai penyeimbang, no opposition (bukan oposisi)," kata Said di sela-sela penyelenggaraan Kongres PDIP, di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

"Sparring partner, jika pemerintah benar, programnya kami akan lakukan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah," tambahnya.

Oposisi dalam politik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Istilah ini merujuk pada kelompok atau partai politik yang tidak berada dalam pemerintahan dan biasanya memiliki pandangan atau kebijakan yang berbeda dari pihak yang berkuasa.

Said pun mengungkapkan, sejauh ini, PDIP tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan.

Nantinya, sikap politik partai akan disampaikan pada penutupan Kongres, mendatang.

"Sampai saat ini keputusan ibu ketua umum tetap di luar," ujar dia.

"Sikap politik partai baru disampaikan besok (hari ini--red). Kita tunggu bersama-sama besok," sambung Said.

Ketua Banggar DPR RI juga menjelaskan, mendukung program pemerintah yang baik dan selaras, lalu memberikan solusi alternatif adalah bentuk perkawanan.

"Itulah sparring partner, itulah kawan sejati," jelas Said.

Sementara, Politikus senior PDIP Yasonna H Laoly turut menyampaikan hal terkait dukungan partainya kepada pemerintahan.

"Kan kalau PDI Perjuangan kemarin di Bimtek, ibu sudah mengatakan, kita dukung pemerintahan pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet, kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," tandas Yasonna.

Struktur Kepengurusan

Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) untuk masa bakti 2025-2030.

Megawati terpilih dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/7/2025). 

Kongres digelar pasca PDIP menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk legislator DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Sanur, Bali. 

Kongres PDIP di Nusa Dua diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

Penunjukan Megawati ini sekaligus memperpanjang masa kepemimpinannya yang telah dimulai sejak PDIP terbentuk di tahun 1999. 

Megawati merupakan salah satu Ketua Umum di Indonesia yang sudah memimpin partai sejak awal partai terbentuk.

Setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum, Megawati akan segera menyusun kepengurusan baru DPP partai untuk masa bakti 2025-2030.