TII Tagih Penjelasan Lengkap Prabowo Soal Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ditagih untuk memberi penjelasan lengkap terkait apa alasannya memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Sahel Muzzammil mengatakan pihaknya ingin mengetahui apa pertimbangan dari presiden yang membuat Hasto layak diberikan amnesti dan Tom Lembong diberikan abolisi.

“Kita menagih penjelasan yang lengkap dari Presiden, juga DPR ya, yang dalam hal ini memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi, kenapa dua kasus ini layak diberikan amnesti dan abolisi?” kata Sahel Muzzammil dalam konferensi pers daring, Jumat (2/8/2025).

Pemberian amnesti dan abolisi memang kewenangan presiden dan punya landasan konstitusional sebagaimana tertuang di Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar.

Tetapi penggunaan kewenangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Tom Lembong Bebas, Anies Apresiasi Niat Baik Prabowo tapi Soroti Ketidakadilan Sistem Hukum

“Jadi, negara ini negara republik, bukan negara kerajaan. Kita tidak ingin penggunaan kewenangan seperti amnesti dan abolisi ini dikesankan seolah-olah jadi kewenangan maha pengampunya presiden,” tutur Sahel.

Transparency International Indonesia (TII) merupakan sebuah lembaga nir-laba independen yang berdiri sejak 2000. Lembaga ini merupakan bagian dari jaringan Transparency International yang berpusat di Berlin, Jerman.

Baca juga: Pemberian Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, PSI Hormati Hak Konstitusional Presiden

Tom Lembong dan Hasto Dapat Abolisi-Amnesti

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan dua surat kepada DPR untuk meminta pertimbangan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. 

DPR menyetujui permintaan tersebut dalam rapat konsultasi.

Adapun surat untuk Tom tertuang dalam Surpres Nomor R43/Pres.07.2025, sementara amnesti kepada Hasto diajukan dalam Surpres Nomor R42/Pres.07.2025, keduanya bertanggal 30 Juli 2025.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Sedangkan Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.

Kini Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sudah bebas dari tahanan setelah mendapat abolisi dan amnesti.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dilakukan demi kepentingan bangsa dan menjaga kondusivitas nasional.

“Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Ia menjelaskan, pertimbangan utama dari pengusulan abolisi dan amnesti bukan semata-mata hukum, tetapi juga menyangkut keutuhan bangsa.

“Pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI,” tegasnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo juga mempertimbangkan faktor persatuan nasional dan perayaan kemerdekaan RI ke-80 dalam mengambil keputusan itu.

“Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Selain Hasto dan Tom Lembong, Supratman mengungkapkan terdapat 1.116 orang yang juga diajukan untuk mendapat amnesti pada tahap pertama.

Pengusulan dilakukan setelah proses verifikasi dan uji publik oleh Kemenkumham.

“Amnesti terhadap 44 ribu orang tetapi setelah kami verifikasi hari ini baru yang memenuhi syarat yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua. Yang 1.168 ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga,” pungkasnya.