Menko Polkam: Presiden Tak Toleransi Buka Lahan dengan Membakar Hutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menegaskan sikap pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rapat terbatas, Sabtu (2/8/2025), kata dia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi toleransi khususnya terhadap korporasi yang lahannya terbakar.

Dia menjelaskan hal itu dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar Jadi Perhatian Pemerintah, Percepatan Penanganan Akan Dilakukan

"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan," ungkap Budi Gunawan dalam keterangan resmi pada Minggu (3/8/2025).

"Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," kata dia.

Selain itu, jelas Budi Gunawan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. 

Program itu, kata dia, mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait.

"Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima," terangnya.

"Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan," kata Budi Gunawan.

Dia menjelaskan program bantuan teknologi tersebut akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 

Pemerintah, kata dia, juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Budi Gunawan juga mengapresiasi kinerja Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan.

Menururnya, berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini," ungkap dia.

Operasi pemadaman karhutla, jelasnya, dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kemenhut.