Dasco Tegaskan Dukungan PDIP untuk Pemerintah Prabowo Tidak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tak ada kaitan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto, dengan dukungan PDIP kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Sebab menurut Hasto, jauh sebelum Prabowo memberi amnesti untuk Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal mendukung pemerintah saat ini.

"Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali (Kongres VI PDIP), dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya Akan didukung oleh PDIP," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

"Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," imbuhnya.

Dasco pun menyambut baik dukungan PDIP untuk pemerintah Prabowo.

Baca juga: Rocky Gerung: Amnesti Hasto Kristiyanto Penanda Prabowo Lebih Dekat ke Megawati daripada Jokowi

Namun demikian, menurut Dasco dukungan itu bukan berarti tidak ada kritik jika terdapat kebijakan yang kurang tepat dari pemerintahan Prabowo.

Hal itu sebagaimana pidato yang disampaikan Megawati di Kongres VI PDIP.

"Saya menyimak juga di pidato Bu Mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti Kemudian tidak ada kritik yang membangun," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

"Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Seokarnoputri menyampaikan secara resmi sikap partai terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati pun menjelaskan, PDIP akan menjaga arah pembangunan nasional demi kepentingan rakyat.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri diatas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Baca juga: Tom Lembong dan Hasto Dapat Abolisi-Amnesti dari Prabowo, Habiburohman: Kasusnya Tak Signifikan

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. 

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.

Amnesti Hasto Kristiyanto

Amnesti untuk Hasto Kristiyanto diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR RI pada 31 Juli 2025, hanya beberapa hari setelah Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Hasto, mantan Sekjen PDIP, dinyatakan bersalah karena menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp400 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR

Ia juga diduga merintangi penyidikan dengan membantu Harun melarikan diri, meski dakwaan ini tidak terbukti di pengadilan

Presiden Prabowo mengajukan amnesti melalui Surpres Nomor R42/Pres.07.2025, mencakup 1.178 orang termasuk Hasto

DPR menyetujui amnesti tersebut dalam rapat konsultasi di Senayan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut amnesti ini sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional menjelang HUT RI ke-80.