Aceh Jadi Provinsi Pertama Siap Jalankan Program Dapur BGN, Kolonel Wahyu: Tender Dimulai Bulan Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Provinsi Aceh resmi menjadi daerah pertama yang menyatakan kesiapan penuh menjalankan Program Dapur BGN, bagian dari kebijakan Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menerima kunjungan rombongan kepala daerah Aceh dalam agenda serah terima dokumen lahan bersertifikat untuk pembangunan dapur terpadu.

Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Kolonel Wahyu Widisetyanta selaku perwakilan BGN, menyambut langsung rombongan tersebut dan menyatakan bahwa proses tender cepat akan dimulai dalam bulan Agustus 2025.

“Ini adalah langkah konkret dan sinyal kuat bahwa Pemerintah Daerah Aceh siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan gizi merata untuk seluruh anak bangsa,” ujar Kolonel Wahyu, dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2025).

Hadir dalam rombongan, Bupati Aceh Barat Tarmidzi, dan Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, mewakili 20 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pengumpulan data dan penyerahan lahan bersertifikat. Turut hadir pula Koordinator Pelaksana Pengumpulan Data Wilayah Aceh, Amri dan Muzakir, yang selama ini menjadi penghubung teknis antara pemerintah daerah dan pusat.

BGN mencatat bahwa 20 wilayah telah menyerahkan dokumen lahan, sementara empat kabupaten/kota masih belum memberikan dukungan yang diperlukan, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Besar. Pemerintah pusat menyatakan akan melakukan evaluasi serius terhadap kepala daerah yang belum mendukung pelaksanaan program prioritas nasional ini.

Baca juga: Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Efisiensi Anggaran, Ini 15 Pos Belanja yang Kena Pangkas

Dapur BGN: Reformasi Gizi dan Layanan Publik

Dapur BGN merupakan program nasional untuk menghadirkan layanan makanan dengan prinsip Bersih, Gizi, dan Nikmat di lingkungan tahanan serta institusi penegakan hukum dan pertahanan. Tujuan utamanya adalah memastikan makanan yang dikonsumsi para penghuni rutan dan aparat negara memenuhi standar gizi, higienis, dan layak konsumsi.

Sistem pengadaan melalui pihak ketiga (vendor katering) juga diharapkan mampu menutup celah potensi korupsi dan pemborosan anggaran. Program ini menjadi bagian dari reformasi layanan publik di sektor pemasyarakatan dan pertahanan-keamanan, serta mendukung kesejahteraan berbasis layanan dasar.

Sebagai bagian dari kebijakan Makan Bergizi Gratis, Dapur BGN juga ditujukan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, dan mendorong pembangunan manusia unggul, terutama di wilayah tertinggal dan rawan pangan. Dengan kesiapan penuh dari Aceh, program ini memasuki fase implementasi awal yang diharapkan berdampak langsung pada generasi masa depan dan institusi strategis negara.