Dugaan Korupsi Kuota Haji
Jejak Kasus Dugaan Pengalihan Kuota Haji hingga KPK Periksa Mantan Menag Gus Yaqut
Gus Yaqut diperiksa KPK soal dugaan korupsi kuota haji. Kuota tambahan 20 ribu diduga dibagi tak sesuai aturan.
Editor:
Glery Lazuardi
Menguntungkan pihak travel haji khusus yang berbiaya tinggi dan lebih eksklusif
Posisi Gus Yaqut dalam Kasus
Gus Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024.
Ia adalah Menteri Agama saat kuota tambahan 20.000 jemaah diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Ia diduga menyetujui atau membiarkan pembagian kuota yang tidak sesuai aturan, yakni:
Seharusnya: 92% reguler, 8% khusus
Yang terjadi: 50% reguler, 50% khusus
Alasan Pemeriksaan Gus Yaqut
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa keterangan Gus Yaqut sangat dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara.
Ia meyakini bahwa Gus Yaqut sebagai seorang negarawan akan bersikap kooperatif.
Penyelidikan ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam distribusi tambahan kuota haji tahun 2024, yang seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean panjang jemaah haji.
KPK mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk:
Agen travel haji
Pejabat Kementerian Agama
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Kasus masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka.
KPK terus memanggil pihak-pihak terkait, termasuk agen travel dan pejabat Kemenag.
Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Haji, KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketum PBNU |
---|
Sita Uang dari Khalid Basalamah Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Jumlahnya Nanti Kami Update |
---|
PPATK Serahkan Sejumlah Besar Data Aliran Dana Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK, Data Siapa Saja? |
---|
Benarkah KPK Sudah Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji? Ini Jawaban Jubir |
---|
PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji: 'Disebutkan Saja Nama yang Tersangkut' |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.