Istana Respons Isu Reshuffle Kabinet, Hasan Nasbi: Kita akan Tahu Begitu Diumumkan oleh Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet.

Ia menegaskan, reshuffle hanya akan terjadi jika diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Hendri Satrio: Narasi Tidak Berkeringat Prabowo agar Menteri Fokus Bekerja di Tengah Isu Reshuffle

Reshuffle kabinet adalah proses perombakan atau penggantian susunan menteri dalam pemerintahan oleh kepala negara, seperti presiden.

Di Indonesia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, yang berarti keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden tanpa harus mendapat persetujuan lembaga lain.

Baca juga: Hasan Nasbi: Orang Luar Bisa Berspekulasi soal Reshuffle, Presiden Sebut Kabinet Solid

“Soal reshuffle ini setiap minggu muncul pertanyaan, walaupun juga sudah dijawab beberapa kali. Tugas para pembantu presiden adalah menjalankan perintah presiden untuk menjalankan amanah-amanah yang diberikan, bukan berspekulasi,” ujar Hasan di Kantornya, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Hasan mengatakan, seluruh pembantu presiden, termasuk di Kantor Komunikasi Kepresidenan, fokus bekerja sesuai instruksi kepala negara. 

“Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh presiden. Jadi selama tidak diumumkan, tentu kita tidak perlu berspekulasi untuk itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ia mengajak semua pihak untuk berkonsentrasi menjalankan program-program pemerintahan. 

“Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari presiden dan program-program pemerintahan. Kalau pun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto sudah waktunya melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet.

Hal tersebut menurut Dedi lantaran terlalu banyak menteri di kabinet yang justru merusak reputasi pemerintah.

"Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif yaitu Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan," kata Dedi saat dimintai tanggapannya, Selasa (12/8/2025).

Dia menilai kebutuhan reshuflle juga diperlukan karena pemerintah sedang giat membangun reputasi yang baik.

Baca juga: Prabowo Diminta Reshuffle Kabinet Imbas Menterinya Gagal Negosiasi Tarif Impor Amerika

"Prabowo bahkan membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara," katanya.