Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Rocky Gerung: Tak Ladeni Elit yang Sebelumnya Dimanja Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus ahli filsafat Rocky Gerung menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menghapus pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero apabila terjadi peningkatan kinerja persero walaupun masih mengalami kerugian.

Definisi tersebut dikutip dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor: PER-02/MBU/2009, Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2 peraturan ini menyebut, penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan perusahaan, kemampuan keuangan, serta faktor relevan lainnya (merit system). 

Sementara itu, Pasal 30 mengatur bahwa perhitungan tantiem dan insentif kinerja didasarkan pada pencapaian ukuran kinerja utama (Key Performance Indicator), dan/atau pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.

Adapun Prabowo menyampaikan langkah penghapusan tantiem dalam Pidato Kenegaraan yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 dalam Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut, tantiem akan dihapus karena banyak perusahaan BUMN yang merugi, tetapi komisaris dan direksinya mendapat tantiem dengan jumlah miliaran. 

Bahkan, menurut eks Menteri Pertahanan RI tersebut, tantiem hanyalah akal-akalan direksi atau komisaris BUMN demi mendapatkan keuntungan pribadi.

"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing, supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo.

Prabowo juga mengultimatum, direksi maupun komisaris BUMN lebih baik berhenti saja jika menolak kebijakan penghapusan tantiem.

Baca juga: Puan Maharani Minta Izin Buat Sampaikan Teguran pada Prabowo: Kalau Tidak Diawasi, Bisa Lupa Arah

"Kalau direksi itu, komisaris itu keberatan [tantiem dihapus, red.], segera berhenti, saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Hapus Tantiem, Prabowo Tak Ladeni Elit yang Selama Ini Dimanjakan Kebijakan Jokowi

Saat menanggapi langkah Prabowo menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN, Rocky Gerung menyinggung soal kalangan elit atau oligarki yang berkaitan dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan dihapusnya tantiem, kata Rocky, Prabowo membuat kebijakan yang berbeda dari Jokowi, yang dulunya mementingkan kalangan elit tertentu saat masih berkuasa.

"Terasa memang akhir-akhir ini, ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis, artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN. Karena itu menghilangkan tantiem," ujar Rocky Gerung, dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, Sabtu (16/8/2025).

Menurut mantan dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) ini, Prabowo ingin membuat kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, sesuai amanat UUD 1945.