Pemerintah Diminta Tarik Pasukan Non-Organik dari Distrik Walaik Jayawijaya, Mabes TNI: Propaganda

Pemerintah sebelumnya diminta segera menarik aparat TNI non-organik dari Distrik Walaik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Perwakilan Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, Wakol Yelipele kepada Tribun-Papua.com di Wamena, Senin (18/7/2025).

Yelipele menyebut pengerahan personel TNI non-organik selama ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada lima kepala kampung, serta kepala dsitrik di wilayah itu.

Demikian juga, lanjut dia, tanpa pemberitahuan kepada tokoh masyarakat.

"Tidak berdasarkan situasi darurat ataupun tanpa ada konflik nyata, hingga kini aparat TNI non-organik masih berada Distrik Walaik, menempati lokasi tanah adat tanpa meminta izin, ataupun persetujuan hak ulayat melalui mekanisme dialog bersama masyarakat adat," ujarnya.

Akibatnya, kata dia, masyarakat setempat mengalami gangguan psikologis.

Ia juga menyebut warga merasa terganggu dan ruang gerak beraktivitas dipersempit.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Distrik Walaik yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Gereja, Pemuda, Perempuan, Pemerintah lima Kepala Kampung beserta Kepala Distrik dan seluruh komponen warga sipil, menyatakan sikap tegas.

Pernyataan sikap tersebut diklaim disusun sebagai bentuk perhatian, penolakan dan seruan moral atas kehadiran aparat TNI non organik yang kami menilai berpotensi menganggu stablitas sosial, psikologis dan kultural masyarakat lokal.

"Kami menyampaikan pernyataan ini bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap Negara, TNI melaksanakan tugas melainkan sebagai bentuk pembelaan atas hak-hak masyarakat sipil, perlindungan terhadap ruang hidup kami, dan seruan untuk mewujudkan keamanan yang berpihak pada rakyat, bukan melalui pendekatan militeristik," ujar dia.

Berikut pernyataan sikap mereka:

1. Mengecam keras mobilisasi aparat militer pada malam hari melalui jalan Welesi-Walaik mengganggu masyarakat dalam keadaan beristirahat.

2. Menolak kehadiran aparat TNI Non Organik di Distrik Walaik yang tidak berdasarkan situasi darurat dan tanpa ada konflik nyata.

3. Kami masyarakat hak ulayat menolak aparat TNI Non Organik memiliki dan menempati lokasi masyarakat adat tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan oleh pemilik hak ulayat.

4. Menolak keras pembangunan pos TNI di Distrik Walaik selama masyarakat hidup dalam keadaan aman, nyaman dan Damai.