Respons Prabowo, Menaker, hingga DPR setelah Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK

"Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK," tulis Mahfud di akun X pribadinya, Kamis (21/8/2025).

Mahfud juga memuji Presiden Prabowo Subianto yang seakan tidak melindungi Noel. Dia pun berharap agar Prabowo terus melakukan hal serupa.

"Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani," lanjutnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengkritik KPK agar tidak hanya mengandalkan OTT dalam memproses suatu kasus korupsi.

Dia ingin agar KPK turut melakukan penyelidikan mendalam jika menemukan adanya indikasi suatu kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.

"KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK," pungkas Mahfud.

Apakah Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka?

KPK baru akan mengumumkan status hukum Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Noel dan 13 orang lainnya dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Jumat (22/8/2025) siang. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan hingga Kamis (21/8/2025) malam, Noel masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insyaAllah besok siang," kata Budi dalam keterangannya, Kamis malam.

Budi menegaskan bahwa KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Pemeriksaan intensif dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Operasi senyap ini, yang berlangsung sejak Rabu (20/8/2025) malam hingga Kamis (21/8/2025), berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara terpisah.

22 Kendaraan Mewah Diamankan

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim KPK tidak hanya mengamankan total 14 orang, tetapi juga menyita puluhan kendaraan mewah yang diduga terkait dengan kasus ini. 

Barang bukti yang kini memenuhi halaman Gedung KPK mencakup 15 unit mobil dan 7 unit motor, di antaranya mobil sport Nissan GT-R R35, jajaran motor gede Ducati, dua unit Hyundai Palisade, dan Mitsubishi Pajero Sport.