Sosok Peter Berkowitz, Akademisi Pro-Israel Diundang UI Jadi Pembicara, UI Minta Maaf, Akui Khilaf

TRIBUNNEWS.com - Universitas Indonesia (UI) menuai kritik setelah mengundang akademisi pro-Israel, Peter Berkowitz, dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI 2025 di Kampus Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/8/2025).

UI dianggap mendukung langkah Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, sebab mengundang Berkowitz.

Atas hal itu, UI pun menyampaikan permintaan maaf.

Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, mengakui pihaknya melakukan kesalahan karena tak teliti saat melakukan background check terhadap Berkowitz.

"UI meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kekhilafan dalam kekurangcermatan saat melakukan background check terhadap yang bersangkutan," ujar Arie dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).

Sosok Peter Berkowitz

Peter Berkowitz lahir dari keluarga Yahudi pada 1959.

Baca juga: PBB Tuding Israel Jadikan Kelaparan Gaza Senjata Pemusnahan, Apa Buktinya?

Menurut akun LinkedIn-nya, Berkowitz meraih gelar Sarjana Sastra Inggris pada 1981 dari Swarthomore College di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Tiga tahun setelahnya, pada 1984, Berkowitz mendapatkan gelar Magister Filsafat dari Universitas Ibrani Yerusalem, Israel.

Berkowitz terus melanjutkan studinya hingga meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Yale, Connecticut, AS, tahun 1987.

Ia juga belajar hukum di Sekolah Hukum Yale pada 1988-1990 dan memperoleh gelar Juris Doctor (JD).

Juris Doctor (JD) adalah gelar profesional tingkat sarjana yang dirancang untuk memberikan pendidikan yang mendalam dalam praktik hukum, memungkinkan lulusannya untuk mengejar lisensi praktik hukum, seperti menjadi pengacara.

Dari situ, Berkowitz kemudian menjadi akademisi. Ia mengajar untuk filsafat politik di Universitas Harvard, Inggris pada 1990-1999, dikutip dari laman pribadinya.

Berkowitz berpindah mengajar ke Sekolah Hukum Universitas George Mason pada 1990-2006.

Selain menjadi akademisi, Berkowitz merupakan salah satu pendiri dan direktur Program Israel tentang Pemerintahan Konstitusional.

Ia juga pernah menjadi anggota dewan penasihat kebijakan di Pusat Etika dan Kebijakan Publik.

Saat ini, Berkowitz tercatat sebagai rekan senior Tad and Dianne Taube di Hoover Institution, Universitas Stanford.

Tad dan Dianne Taube adalah pasangan suami istri. Mereka merupakan pendukung Jewish Family and Children's Service (JCFS) sejak lama.

Pada 2019-2021, Berkowitz menjabat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri hingga penasihat senior bagi Menteri Luar Negeri.

Pada 2017, ia menjadi kolumnis untuk Real Clear Politics.

Di tahun yang sama, Berkowitz tercatat bergabung sebagai anggota American Academy of Sciences & Letters.

Ia juga meraih penghargaan Bradley Prize pada tahun yang sama.

Bradley Prize adalah penghargaan bergengsi dari Lynde and Harry Bradley Foundation yang diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan memiliki pengaruh di bidang-bidang yang sejalan dengan misi yayasan, seperti pemikiran konservatif dan prinsip-prinsip demokrasi Amerika

Baru-baru ini, Berkowitz menulis Explaining Israel: The Jewish State, The Middle East, and America lewat penerbit RealClear Publishing.

Dikutip dari hoover.org, buku itu membahas Israel dengan melaporkan perisitiwa, mengkaji gagasan, dan menempatkan keduanya dalam konteks geopolitik yang lebih luas.

Salah satu yang turut dibahas adalah invasi Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian berujung pada balasan hingga genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Sebelumnya, pada 2012, Berkowitz juga menerbitkan buku berjudul Israel and the Struggle over the International Laws of War.

Lewat buku itu, Berkowitz membela Israel atas berbagai kritik hukum internasional, seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza.

Goldstone Report adalah buku yang berisikan hasil investigasi oleh Richard Goldstone dan timnya, berdasarkan mandat Ketua Dewan HAM PBB, atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter terhadap Palestina.

Sementara, insiden flotila Gaza adalah serangan terhadap armada Gaza di perairan internasional Laut Mediterania oleh Israel pada 31 Mei 2010.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Retia Kartika)