Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh dan KSPI Tak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini

“Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi. Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh,” ujar Nazar dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Ia mengusulkan agar momentum ini digunakan untuk mendorong reformasi konstitusi gelombang kedua. Ia menyarankan penguatan kembali peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, termasuk melalui penataan ulang kewenangan dan struktur representasi.

Ia juga mendukung gagasan agar wakil presiden ditunjuk oleh presiden terpilih dan disetujui MPR, guna mencegah politik transaksional dalam pemilu.

Meski memahami semangat mahasiswa, ia mengajak agar energi perubahan disalurkan melalui dialog konstruktif dan partisipasi demokratis yang sehat. Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi di jalan berisiko menimbulkan ketegangan, terutama jika tidak terkoordinasi dengan baik.

“Demokrasi yang sehat dibangun lewat partisipasi, bukan destruksi. Reformasi DPR dan MPR melalui amandemen UUD 1945 adalah jawaban atas tuntutan mahasiswa. Tanpa itu, kita hanya akan melihat siklus kemarahan berulang,” tegasnya.

Dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2025, Nazar melihat peluang besar untuk memperbaiki sistem perwakilan secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya menghindari dominasi oligarki partai politik dan memastikan proses reformasi melibatkan masyarakat luas.

“Demonstrasi ini adalah panggilan untuk membangun demokrasi yang benar-benar pro-rakyat,” tutupnya.