Masih Pemulihan Pasca-operasi Lambung, Penyebab Lisa Mariana Belum Rampung Diperiksa KPK

Budi menyatakan bahwa keterangan dari Lisa sangat dibutuhkan untuk mendalami kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp222 miliar ini. 

Kesaksiannya dianggap krusial untuk membantu penyidik mengungkap aliran dana non-budgeter dalam perkara tersebut.

"Apa yang disampaikan oleh saudari LM ini juga membantu dalam proses penyidikannya, khususnya untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter," jelas Budi.

Meskipun demikian, KPK belum menetapkan tanggal pasti untuk pemanggilan kedua Lisa Mariana.

Alasan Lisa Mariana Diperiksa KPK

Lisa Mariana diperiksa sebagai saksi dalam kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di sebuah bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. 

"Hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan bank (BUMD), ya (kasus) Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil," kata Lisa kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Dalam hal ini, Lisa mengaku menerima aliran dana dalam kasus tersebut. Meski begitu, dia tak menegaskan apakah aliran dana tersebut merupakan dari Ridwan Kamil yang terseret kasus itu atau bukan.

"Iya (terima aliran dana), ya kan buat anak saya. Benar (Lisa menegaskan soal aliran dana). Saya tak bisa menyebutkan nominalnya," ucapnya.

Selama dua jam diperiksa, Lisa mengatakan dirinya ditanya oleh penyidik KPK terkait aliran dana tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Lisa Maria, John Boy Nababan juga tak mau menyebutkan aliran dana yang diterima ke kliennya tersebut.

"Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti, makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK," ucap Lisa.

"Masalah nanti aliran dana atau teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara," sambungnya.

Meski begitu, John mengaku kliennya siap jika nantinya penyidik masih membutuhkan keterangannya terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Lisa  diperiksa lantaran penyidik KPK ingin mendalami apakah Lisa mengetahui aliran dana non-budgeter yang digunakan untuk berbagai keperluan. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyebutkan bahwa dana non-budgeter ini berasal dari selisih biaya proyek iklan yang digelembungkan. 

Misalnya, biaya yang dipertanggungjawabkan 20, padahal harga aslinya 10, sehingga ada sisa 10 yang digunakan sebagai dana non-budgeter.