Anggota DPR Ini Sentil Rencana Pangan Dialihkan ke TNI: Ini Soal Kompetensi & Pengawasan Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, melontarkan kritik terhadap rencana pemerintah mengalihkan program ketahanan pangan ke struktur militer.

Menurutnya, penguatan sektor pangan seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian teknis dan masyarakat sipil, bukan dijalankan oleh TNI.

Pernyataan Daniel merespons wacana pembentukan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang digagas oleh Kementerian Pertahanan.

Salah satu tugas batalyon tersebut adalah mendukung program prioritas nasional di sektor pangan.

“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian. Urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Daniel menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan ranah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan BUMN bidang pangan, yang memiliki kompetensi langsung dalam produksi, distribusi, dan stabilisasi harga.

Ia menilai pendekatan sipil lebih tepat karena memungkinkan pengawasan anggaran yang transparan dan pengukuran kinerja yang jelas.

“Sehingga pembangunan sektor pangan benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.

Baca juga: Tak Hanya Rp100 Juta, Mahfud MD Duga Gaji DPR RI Capai Miliaran: Kalau Masih Korup ya Kurang Ajar

Ia juga menyarankan agar kompi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dijalankan militer cukup difungsikan sebagai perpanjangan tangan kementerian teknis.

Peran tersebut dapat dijalankan melalui koordinasi program desa, penyuluhan, pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas lokal.

Pemerintahan Prabowo Ingin TNI Terlibat di Pangan hingga Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengembangkan konsep pertahanan baru yang tidak hanya berfokus pada kekuatan tempur, tetapi juga pada ketahanan pangan dan kesehatan rakyat.

Menurut Sjafrie, Yonif TP akan menjadi prototipe untuk 500 batalyon yang akan dibentuk dalam lima tahun ke depan.

Prajurit TNI akan dibekali kemampuan di sektor pertanian, kesehatan, dan konstruksi, selain tetap menjalankan fungsi tempur.

“Intinya, ini batalyon infanteri, tapi di saat yang sama mereka juga bisa menjadi batalyon pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan,” kata Sjafrie, Rabu (20/8/2025).

Pemerintah menegaskan bahwa paradigma baru pertahanan nasional mencakup perlindungan terhadap ancaman non-militer. Sinergi antara pertahanan, kesehatan, pertanian, dan keuangan diyakini dapat memperkuat daya tahan bangsa secara menyeluruh.

“Prajurit harus tetap siap bertempur, tapi di saat yang sama mampu mendukung kesehatan, pertanian, dan pembangunan. Itulah wujud nyata pertahanan rakyat semesta,” ujar Sjafrie.

Siapa Daniel Johan?

Daniel Johan adalah politikus senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal vokal dalam isu-isu pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain menjadi anggota, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (2016-2024), yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Daniel mewakili daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I dan telah aktif di parlemen sejak 2014.

Baca juga: Pengamat: Dasco Kini Jubir tak Resmi Prabowo, Prabowo Batuk Saja Dia Sudah Paham

Lahir di Jakarta pada 10 April 1972, Daniel memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan manajemen bisnis. Ia juga dikenal sebagai aktivis lintas agama dan pendiri berbagai organisasi sosial sejak era reformasi. Kiprahnya di PKB dimulai sejak masa kepemimpinan Gus Dur, dan kini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP PKB periode 2019–2024.

Meski PKB telah resmi bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Daniel tetap menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Termasuk dalam isu pengalihan program ketahanan pangan ke TNI, ia menegaskan pentingnya pendekatan sipil, transparansi anggaran, dan penguatan kapasitas petani sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.