Bupati Sudewo Diperiksa Hari Ini KPK Bakal Kabulkan Permintaan Warga Pati Tetapkan Sudewo Tersangka?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menunggu kehadiran Bupati Pati, Sudewo untuk diperiksa dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Pemeriksaan ini karena Bupati Pati, Sudewo diduga menerima uang suap pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah, khususnya proyek jalur ganda antara Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso tahun anggaran 2018–2022 belakangan ini.

Sudewo sudah diminta untuk hadir oleh penyidik KPK untuk memberikan keterangannya sebagai saksi pada Jumat (22/8/2025) pekan lalu. 

Namun, batang hidungnya tak terlihat di Gedung Merah Putih KPK sampai hari berganti. Ternyata, Sudewo absen dengan alasan ada kegiatan lain.

Tak lama kemudian, penyidik KPK mendapat informasi jika Sudewo meminta dijadwalkan agenda pemeriksaan ulang terkait kasus yang diduga menyeret namanya itu.

Sudewo meminta agenda pemeriksaan ulang diubah menjadi Rabu (27/8/2025) hari ini. 

KPK Setia Tunggu Kehadiran Bupati Pati Sudewo

Saat ini, penyidik KPK setia menunggu apakah Sudewo akan hadir sesuai dengan janjinya tersebut.

"Sampai saat ini masih terjadwal sesuai dengan tanggal tersebut, jadi kita bersabar, kita sama-sama tunggu, dan kami meyakini yang bersangkutan, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri," kata Budi kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Surat untuk KPK, Ribuan Warga Pati Minta Status Sudewo Segera Jadi Tersangka

Budi meyakini jika Sudewo akan hadir di Gedung Merah Putih KPK hari ini karena memang permintaan dari yang bersangkutan.

Keterangan Sudewo dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

KPK Bakal Kabulkan Permintaan Warga Pati, Tetapkan Bupati Sudewo Tersangka?

Pemandangan tak biasa terlihat di Kantor Pos Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8/2025).

Kantor Pos Pati yang biasanya hanya membuka lima loket pelayanan, kali ini membuka 11 loket pelayanan.

Ternyata, ribuan warga Pati menggeruduk Kantor Pos untuk mengirimkan surat ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Isi surat mereka seragam, mendesak KPK untuk segera menaikkan status Bupati Pati, Sudewo dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ribuan warga tersebut sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Alun-alun Kabupaten Pati menuju Kantor Pos Pati sejauh kurang lebih satu kilometer.

Kantor Pos Pati sendiri terletak di timur Alun-alun Pati dengan jarak 1,1 kilometer.

Gedung Kantor Pos pati sendiri merupakan jajaran gedung bergaya arsitektur Eropa yang dibangun saat Kabupaten Pati jadi pusat administrasi pemerintah Hindia Belanda pada awal 1900-an.

Kantor Pos Pati sendiri letaknya sangat strategis, yakni di jalur Pantai Utara (Pantura).

Secara bergantian, para warga masuk untuk mengirimkan surat ke KPK secara mandiri dengan biaya sendiri.

Yudi Adiyanto selaku Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati menyambut baik ribuan warga Pati tersebut.

Terlebih, mereka menggunakan layanan Pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami memang sudah siapkan sebelumnya, biasanya hanya lima loket yang aktif. Kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” kata dia, dikutip dari TribunJateng.com.

Bahkan, warga yang datang langsung dilayani karena pelayanan Kantor Pos Pati buka sejak pukul 07.00 hingga 20.00 WIB.

Bahkan, pengiriman surat langsung dilakukan pada Senin malam ini.

“Pengiriman langsung hari ini, biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan, dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya 14 ribu,” jelas Yudi.

Soal apakah KPK bakal mengabulkan permintaan warga Pati untuk tersangkakan Bupati Sudewo masih jadi tanda tanya.

2.500 Warga Pati Rela Bayar Rp 14 Ribu Kirim Surat ke KPK agar Bupati Sudewo Tersangka

Sebanyak 11 loket pelayanan di Kantor Pos Pati, Jawa Tengah mendadak beroperasi seluruhnya. Hal itu karena ribuan warga Pati berlomba-lomba mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Ribuan warga tersebut mengirimkan surat ke KPK guna mendesak lembaga antirasuah itu segera meningkatkan status Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dari saksi menjadi tersangka.

Sebelum mengirimkan surat, ratusan perwakilan warga melakukan aksi jalan kaki sejauh kurang-lebih satu kilometer dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos.

Sesampainya di kantor pos, mereka masuk secara bergantian, sesuai kapasitas ruangan, untuk mengirimkan surat secara bergantian dengan biaya mandiri.

Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto menyambut baik masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan layanan pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Pengiriman langsung hari ini (ke Jakarta-Red), biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya Rp 14 ribu,” katanya, Selasa(26/8/2025).

Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak mengganggu pelayanan reguler. Sebab, ada dua loket ekstensi di belakang yang khusus melayani keperluan publik di luar peserta aksi.

Jaludro, warga Kecamatan Juwana, mengatakan, bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat. Ia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 14 ribu untuk mengirim surat ke KPK.

“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri Rp 14 ribu. Harapannya Pati damai, dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Pak Sudewo,” ucapnya.

Seorang warga Kecamatan Tayu, Kristiani mengatakan, dia secara sukarela mengirimkan surat tersebut. Dia juga membayar sendiri ongkos kirim surat senilai Rp 14 ribu. 

"Sumpah bayar sendiri. Saya ikhlas," ujarnya.

Ia berharap surat dengan surat itu KPK bisa segera menindaklanjuti harapan warga Pati, yaitu agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Selain itu kami harapannya Bupati Pati mundur, karena dianggap arogan. Kedua ada indikasi korupsi. Sudah dipanggil KPK tidak mau datang dengan alasan ada kegiatan. Kami memang sudah tidak suka dipimpin Sudewo," kata Kristiani.

Koordinator Aksi, Mulyati memperkirakan ada 2.500 surat yang dikirim warga ke KPK pada Senin (25/8/2025). Namun, banyak di antara peserta aksi yang tidak bisa hadir secara langsung, sehingga menitipkan suratnya ke temannya yang hadir.

“Alhamdulillah aksi ini sukses luar biasa. Yang ikut jalan kaki sekitar 500 orang, yang kirim surat 2.500 orang. Tapi kami bagi di 21 kecamatan, tidak semua menumpuk di Pati. Tersebar di kantor-kantor pos di kecamatan. Sudah dimulai sejak kemarin, dan masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus,” tuturnya.

Dugaan Peran Sudewo, Namanya Muncul di Surat Dakwaan

Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah, khususnya proyek jalur ganda antara Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso tahun anggaran 2018–2022. 

Keterangan Sudewo dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

Nama Sudewo (juga disebut Sudewa dalam dakwaan) sebelumnya telah muncul dalam surat dakwaan terpidana Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan.

Dalam dakwaan tersebut, Sudewo disebut sebagai salah satu pihak yang turut menerima aliran dana suap senilai total Rp18,3 miliar.

Secara spesifik, ia diduga menerima jatah 0,5 persen dari nilai proyek, atau setara dengan uang tunai sebesar Rp720 juta yang diserahkan melalui perantara pada September 2022.

Pihak KPK juga mengungkapkan bahwa dugaan peran Sudewo dalam korupsi proyek DJKA sangat luas. 

Baca juga: KPK Akan Dibanjiri Surat dari Pati dan Didatangi Demonstran, Diminta Jadikan Sudewo Tersangka

Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sudewo tidak hanya terlibat dalam satu proyek, tetapi diduga berperan di hampir seluruh proyek yang sedang diusut.

"Jadi, yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu (jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro). Jadi, di hampir seluruh proyek itu ada perannya," jelas Asep dalam keterangan pada Jumat (15/8/2025).

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita uang sekira Rp3 miliar dari kediaman Sudewo. 

Namun, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, Sudewo membantah menerima suap dan mengeklaim uang tersebut merupakan akumulasi gaji sebagai anggota DPR serta hasil usaha pribadinya.

(tribun network/thf/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Tunggu Kehadiran Bupati Pati Sudewo untuk Diperiksa Kasus Korupsi Besok, 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sempat Mangkir, Bupati Pati Sudewo Akan Diperiksa KPK pada 27 Agustus Kasus Dugaan Suap di DJKA,