Aksi Buruh di DPR, Polisi Jamin Pengamanan Tertib dan Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang akan digelar di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, BKO Mabes Polri, Kodam Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta.

“Polda Metro Jaya siap melaksanakan pengamanan dan senantiasa mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir. Kami ada di lapangan melaksanakan kegiatan pengamanan, tidak hanya di objek aksi tetapi juga di sekitar lokasi,” kata Ade Ary dalam keterangan Kamis (28/8/2025).

Ade menjelaskan, sebelum pelaksanaan aksi telah dilakukan komunikasi antara penanggung jawab aksi dengan pihak kepolisian. 

Kesepakatan yang diambil yakni aksi digelar dengan tertib, damai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Semua pihak diimbau menjaga etika moral, saling menghormati, dan menghargai hak masyarakat lain yang beraktivitas di sekitar lokasi,” ujarnya.

Ade juga meminta masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan. 

Jika ada pengalihan arus lalu lintas, polisi memohon maaf dan memastikan langkah tersebut diambil semata-mata demi kelancaran lalu lintas serta keamanan bersama.

“Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik agar situasi Kamtibmas tetap terjaga. Hal ini butuh dukungan dari kita semua,” pungkasnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah titik Jakarta antara lain Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI pada Kamis, (28/8/2025).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menuturkan pihaknya menyiapkan skenario rekayasa arus lalu lintas.

Terkait pengalihan arus lalu lintas lintas bersifat situasional tergantung jumlah massa yang hadir.

"Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, ini konsepnya masih sama jadi silakan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai aturan undang-undang," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Dia menekankan pengalihan arus lalu lintas dilakukan apabila massa buruh sudah sampai memakan badan jalan.