Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

Ketiga, adanya reformasi pajak untuk buruh. Dia meminta agar segala pemotongan pajak terhadap penghasilan buruh ditiadakan.

"PHK dapat pesangon, dipajakin sama negara. Padahal kan orang lagi susah. Hapus pajak pesangon."

"Begitu pula ketika hari raya, hapus pajak THR, hapus pajak hari tua, dan karena itu memberatkan para buruh," ujarnya.

Said juga menuntut agar Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan. Hal ini diperlukan agar daya beli buruh turut mengalami kenaikan.

Keempat, menuntut agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan oleh DPR.

Dia mengungkapkan berdasarkan putusan MK, DPR diminta mengesahkannya paling lama dua tahun sejak pembacaan putusan tersebut.

Namun hingga saat ini, tidak ada pembahasan di DPR terkait RUU tersebut.

Kelima, menuntut pemerintah agar semakin gencar melakukan pemberantasan korupsi dengan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Said mengambil contoh ditersangkakannya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjadi bukti perlu adanya aturan terkait pembuktian terbalik soal harta kekayaan pejabat negara.

Dia mendesak perlunya aturan tersebut agar para pejabat yang terlibat korupsi bisa dimiskinkan.

"Caranya apa? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (disahkan menjadi undang-undang). Partai Buruh dan Serikat Buruh anti korupsi. Di Kemenaker, itu gudangnya korupsi," ujarnya.

Keenam, menuntut agar gelaran pemilu mendatang dilakukan secara bersih agar buruh sejahtera.

Said menganggap ketika pemilu digelar dengan cara yang kotor, maka buruh akan dirugikan, karena terpilih pula pemimpin yang kotor.

"Pemilu harus bersih, supaya buruh sejahtera. Kalau pemilunya kotor, maka kita akan memperoleh pemimpin kotor karena korupsi kotor."

"Kalau korupsi, biaya perusahaan akan meningkat tajam. Kalau meningkat tajam, apa yang dikurangi? Labor cost atau pengurangan gaji buruh. Lagi-lagi buruh yang dirugikan," tegas Said.