Legislator Ahmad Irawan Tak Khawatir Ada Demo Buruh, Tetap Berkantor di Kompleks Parlemen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, tetap memilih berkantor di Kompleks Parlemen, meski ada demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025).

Ahmad Irawan adalah seorang anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) untuk periode 2024–2029. 

Baca juga: Demo Buruh, DPR Terapkan WFH bagi Pegawai

Ia dikenal sebagai politisi muda berlatar belakang hukum yang aktif menyuarakan isu-isu strategis seperti reformasi birokrasi, aparatur negara, dan kepemiluan.

Ahmad Irawan mengaku tidak khawatir dengan adanya unjuk rasa yang dinamakan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

"Tetap berkantor seperti biasanya, ada tamu dari dapil," kata Irawan saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (28/8/2025).

Lebih lanjut, Irawan menilai wajar adanya demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi.

Dia pun meyakini bahwa pihak kepolisian bisa mengawal jalannya demo buruh hari ini dengan humanis.

"Demonstrasi kan bagian dari hak berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat. Jadi bagus saja. Negara demokrasi kan wajar ada demo," ucapnya.

"Saya kira bagus segala kritikan dan masukan yang disampaikan masyarakat. Saya yakin kepolisian bisa menjaga aksi demonstrasi dengan humanis dan dengan segala pengalamannya selama ini. Jadi tidak ada rasa khawatir," pungkasnya.

Baca juga: Demo 10.000 Buruh Digelar di Jakarta, Ada 6 Tuntutan: UMP 2026 Naik 8,5 Persen hingga Setop PHK

DPR Terapkan WFH

Sementara itu, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya menyusul aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditetapkan Rabu (27/8/2025), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat menjalankan tugas secara WFH.