Massa Buruh Perlahan Bubarkan Diri dari Gedung DPR, Singgung Aksi Lanjutan di Daerah Masing-masing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI perlahan-lahan membubarkan diri, Kamis (28/8/2025) siang. 

Hal itu terjadi setelah sejumlah orasi disampaikan para perwakilan serikat pekerja.

Baca juga: Empat Pelajar Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Buruh di Gedung DPR, Digiring ke Polda Metro Jaya

Laporan langsung wartawan Tribunnews di lokasi pukul 12.15 WIB, para buruh bergerak menuju ke kendaraannya masing-masing. 

Mereka bergegas menyalakan sepeda motor dan berjalan ke arah Slipi maupun Palmerah.

Sementara itu, mobil komando yang berada di depan Gedung DPR RI juga sudah terlihat meninggalkan lokasi.

"Saat ini diputuskan aksi di DPR sudah selesai. Ayo kawan-kawan kita persiapkan aksi di daerah masing-masing. Kembali ke motornya masing-masing," kata orator dari atas mobil komando, Kamis (28/8/2025).

Namun, meski beberapa buruh meninggalkan lokasi, ada sejumlah massa yang masih bertahan.

Mereka yang bertahan rata-rata tidak mengenakan atribut serikat pekerja.

Baca juga: Diduga Akan Ikut Demo di Gedung DPR, Ratusan Pelajar Ditangkap, Bukan yang Pertama Kali

Mereka mengenakan kaus hitam, kacamata hitam, jaket, hingga masker yang menutupi wajah mereka.

Mereka berjalan ke depan Gedung DPR, berdiam di sana dan mengamati sekitar.

Adapun aparat kepolisian masih menutup sementara arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi.

Mereka juga tampak berjaga di sejumlah titik guna mengamankan jalannya aksi dan mengalihkan arus kendaraan.

Demo Buruh

Sebelumnya, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja hadir dalam aksi ini untuk menyuarakan enam tuntutan utama.

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). 

Buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

2. Stop PHK. 

Pemerintah diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.

3. Reformasi Pajak Perburuhan. 

Tuntutan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghentian diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang telah menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. 

Buruh menolak mekanisme omnibus law dan mendesak agar RUU Ketenagakerjaan menjamin kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset.

Tuntutan ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu. 

Buruh mendesak adanya perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.