Sabtu, 30 Agustus 2025

Prabowo: Tak Ada Pejabat yang Tak Bisa Diganti Termasuk Presiden, Kalau Saya gak Benar Bisa Diganti

Prabowo mengingatkan pejabat publik hingga pimpinan BUMN agar tidak merasa berkuasa mutlak.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/Taufik Ismail
NOEL TERSANGKA - Presiden Prabowo Subianto di acara pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025, Tangerang (28/8/2025). Prabowo mengingatkan pejabat publik hingga pimpinan BUMN agar tidak merasa berkuasa mutlak. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAPresiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak ada jabatan yang abadi, termasuk jabatan presiden. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutan peresmian pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Prabowo Singgung Kasus Noel: Saya Agak Malu Tapi Hukum Harus Jalan

APKASI Otonomi Expo 2025 (AOE 2025) merupakan ajang pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 

Tahun ini, acara berlangsung pada 28–30 Agustus 2025 di Hall 5 dan 6, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Kala itu, Prabowo mengingatkan pejabat publik hingga pimpinan BUMN agar tidak merasa berkuasa mutlak.

 

 

"Di Indonesia ini saya kasih tahu there’s no one cannot be replaced, tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk presiden RI kalau saya gak bener kalau saya brengsek, nggak ada orang yang enggak bisa diganti," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung praktik di BUMN yang kerap bermasalah dalam pengelolaan. 

Ia menegaskan tidak boleh ada direksi atau komisaris yang bertindak seolah perusahaan adalah milik pribadi.

"Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja aja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri," ujarnya.

Selain itu, Prabowo menyinggung soal penghapusan tantiem atau bonus bagi komisaris BUMN. 

Tantiem adalah bentuk penghargaan finansial berupa bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, biasanya anggota direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka selama satu periode kerja.

Ia menilai kebijakan itu tidak adil bagi rakyat ketika perusahaan dalam kondisi merugi.

"Tantiem pun saya nggak jelas, rupanya itu bahasa Belanda, tantiem artinya bonus, kenapa sih nggak pakai istilah sederhana bonus gitu lho, yang repot perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Alhamdulillah yang nggak mau, Get Out! Banyak anak muda yang mau masuk," pungkasnya.

--

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan