3 Saran untuk Prabowo dari Peneliti Kebijakan Publik, Singgung Kader Parpol Bermasalah

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah dinamika sosial-politik yang semakin memanas belakangan, Indonesia menyaksikan serangkaian demonstrasi besar-besaran yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

Mulai dari demo 25 Agustus 2025 menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR, 28 Agustus 2025 tentang tuntutan buruh dan demo 29 Agustus 2025 menuntut keadilan atas kematian driver ojek online karena dilindas mobil rantis Brimob saat demo.

Presiden Prabowo Subianto pun mendapat saran dari Direktur Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro yang merupakan peneliti kebijakan publik.

IDP-LP  merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kebijakan publik, kemitraan lokal, dan isu-isu sosial-ekonomi didirikan sejak 2021.

Menanggapi situasi yang semakin memanas, Riko Noviantoro, menekankan pentingnya pendekatan dialogis untuk mencegah eskalasi konflik.

Dalam pernyataannya, Riko mengusulkan tiga langkah strategis bagi Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, presiden sebaiknya mendatangi keluarga Affan Kurniawan untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan memberikan perlindungan maksimal bagi mereka, guna membangun empati dan kepercayaan publik.

Kedua, presiden harus memastikan penegakan hukum yang adil terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kekerasan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi kepolisian.

"Pemanggilan perwakilan massa untuk berdialog dan mencari solusi bersama itu juga penting dilakukan oleh presiden," jelasnya kepada Tribunnews pada Jumat (29/8/2025).

Ketiga, lanjut Riko, presiden perlu menginisiasi dialog dengan petinggi partai politik dan tokoh masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong kader partai yang bermasalah untuk mundur dari jabatan politik.

"Kita semua berharap situasi tetap kondusif. Tiga langkah di atas bisa menjadi jalan keluar," tegas Riko yang juga menyoroti bahwa pencegahan perluasan dampak aksi massa adalah prioritas utama.

Baca juga: Massa Ojol Ikut Geruduk Depan Gedung DPR/MPR, Luapkan Amarah Lempar Botol hingga Vandalisme

Tentang Demo

Aksi dimulai sejak 25 Agustus 2025 dengan tajuk "Revolusi Rakyat Indonesia", telah menarik perhatian nasional dan internasional karena eskalasinya menjadi bentrokan fisik dengan aparat keamanan.

Demonstrasi tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menyoroti isu struktural seperti ketimpangan ekonomi dan reformasi hukum.

Hingga 29 Agustus 2025, aksi ini telah menyebabkan lumpuhnya lalu lintas di Jakarta, kerusakan fasilitas publik, dan yang paling tragis, jatuhnya korban jiwa.