Anggota DPR Kunker ke Australia Saat Kantornya Didemo Massa, Penjelasan Ketua Komisi XI DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan dan fiskal saat ini tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, membenarkan soal kunjungan itu.

Politisi Partai Golkar ini sekaligus mengklarifikasi soal kunjungan kerja ke Australia yang dilakukan di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia.

Termasuk saat ini demo yang berlangsung di gedung DPR Jakarta.

"Kalau Komisi XI agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025," kata Misbakhun dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (30/8/2025).

RUU P2SK adalah Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023.

UU ini nantinya diharapkan jadi salah satu reformasi besar dalam sistem keuangan Indonesia.

Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR berangkat ke Australia bersama sejumlah mitra kerjanya yakni Bank Indonesia, BPK RI, OJK, Kemenkeu, dan beberapa bank BUMN.

KOTA YANG DIKUNJUNGI

Adapun kota yang dikunjungi para Anggota DPR ini adalah Canberra dan Sydney.

Di ke Canberra, Politisi Golkar itu mengatakan delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI dan para mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). 

"Karena LPDP sebagai lembaga  pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," kata dia

Komisi XI juga bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra. 

"Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik," katanya.

Kemudian, kunjungan berikutnya terjadi sehari setelahnya, yakni ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney.

Kunjungan itu, dikatakan Misbakhun, untuk mengetahui bagaimana Australia sebagai negara yang menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia.

Dia mengatakan organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktik bisnisnya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia.

"Termasuk penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator," kata dia.

Dia mengatakan sistem pembayaran ini menjadi penting karena bank-bank pelat merah seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wonder untuk BNI dan Bale untuk BTN.

Masih di Sydney, Komisi XI juga mengunjung kantor representative office Bank BUMN yang belum 1 tahun dibuka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani. 

"Ternyata di Australia transaksi batu bara saja sudah mencapai AUD 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar. Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah size bisnis yang besar dimana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu," kata dia.

Bersama Bank Indonesia sehari setelahnya, Misbakhun mengatakan Komisi XI juga bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia . 

"Topik diskusinya adalah mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia, mengingat di Australia banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia, sehingga dibuka peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti halnya di Jepang, Thailand dan Malaysia. Penjajakan yang sama sedang dicoba dengan Singapore dan China," kata dia.

Misbakhun juga mengatakan topimk berikutnya adalah isu Central Bank Digital Currency (CBDC).

"Isu ini semakin kuat dorongan mewujudkan CBDC karena desakan yang kuat soal crypto sebagai asset keuangan di mana isu stabel coin, digital ledger dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk underlying," tandasnya.