PBB Desak Investigasi Kekerasan Aparat pada Berbagai Aksi Demonstrasi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukannya penyelidikan atas dugaan tindak kekerasan aparat dalam menangani aksi demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia yang menyebabkan enam orang tewas.

Aksi demontrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas pemberian tunjangan perumahan anggota DPR.

“Kami mengikuti secara cermat gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” kata juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani dikutip dari The Straits Times, Selasa (2/9/2025).

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk menanggapi kekhawatiran publik,” sebut Ravina.

Kantor HAM PBB meminta dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan terhadap “seluruh dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekerasan,” ujar Shamdasani.

Dia juga menegaskan bahwa seluruh aparat keamanan, termasuk militer jika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh polisi.

“Pihak berwenang Indonesia harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil tetap menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional, terkait pengamanan aksi publik,” ujar Shamdasani.

Dia juga menekankan pentingnya kebebasan media dalam melaporkan peristiwa yang terjadi secara independen.

Baca juga: Ribuan Driver Ojol Konvoi Melayat Pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak Pagi Ini

Aksi demonstrasi ini mencapai puncaknya pada 28 Agustus malam ketika kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan saat polisi memburu para demonstran di kawasan Pejompongan Jakarta.

Aksi demonstrasi ini meluas ke berbagai kota dan disertai ricuh dan tindakan perusuh membakar sejumlah fasilitas publik dan gedung pemerintahan dan DPRD.

Sumber: The Straits Times