Puan Janji Pimpin Reformasi DPR, Tapi Baru Sebatas Pangkas Tunjangan dan Tunda Kunker

Ringkasan Utama

• Puan Maharani janji pimpin langsung reformasi DPR
• Tunjangan perumahan anggota DPR resmi dihentikan
• Kunjungan kerja luar negeri DPR ditunda melalui moratorium
• Langkah awal dinilai belum menyentuh reformasi struktural
• Demonstrasi masih berlangsung di depan Gedung DPR
• Publik dan mahasiswa tetap suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan akan memimpin langsung reformasi kelembagaan DPR.

Namun, langkah awal yang diumumkan dalam rapat bersama pimpinan fraksi dan pimpinan DPR lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025), baru menyentuh aspek fasilitas tunjangan rumah Dewan dan perjalanan kunjungan kerja (kunker) luar negeri.

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan, dalam keterangan pers, Kamis (4/9/2025).

“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” imbuhnya.

Rapat tersebut digelar untuk membahas transformasi DPR sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang belakangan ramai disuarakan, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Langkah ini menyusul pertemuan DPR RI dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).

Pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas gelombang aksi massa nasional yang berlangsung pada 25–31 Agustus 2025, di mana ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Baca juga: Mabes TNI Buka Suara soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Prajurit Kembali ke Barak hingga Proyek Sipil

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa masukan dari mahasiswa menjadi bahan pertimbangan serius dalam proses evaluasi internal.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco, sebelumnya.

“Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini,” tambahnya.

Tuntutan Publik dan Mahasiswa: Apa yang Sudah Dijawab DPR?

Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil mengusung 17+8 Tuntutan Rakyat, yang terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

Format ini pertama kali mencuat di media sosial pada akhir Agustus 2025, menyusul gelombang aksi nasional di berbagai daerah. 

Tuntutan tersebut disusun secara kolektif oleh berbagai elemen gerakan sipil, termasuk BEM SI, GMNI, KAMMI, DEMA PTKIN, dan jaringan aktivis independen. Tagar #17+8 dan #IndonesiaBerbenah sempat menjadi trending di X (Twitter), Instagram, dan TikTok, menandai besarnya dukungan publik terhadap agenda reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan supremasi sipil.

Beberapa poin utama dari 17+8 Tuntutan Rakyat:

• Penghapusan tunjangan dan fasilitas DPR
• Transparansi anggaran dan harta kekayaan anggota
• Reformasi struktural DPR dan partai politik
• Pengesahan RUU Perampasan Aset
• Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
• Pembentukan tim investigasi independen atas kekerasan aparat
• Pembebasan demonstran yang ditahan
• Penataan ulang relasi sipil-militer dan penguatan KPK
• Pembenahan sistem pemilu dan partisipasi politik rakyat