Kasus Minyakita Lebih dari Sekadar Masalah Minyak Goreng, Tapi Pentingnya Menjaga Ketahanan Pangan

Oleh: Khairul Fahmi

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

TRIBUNNEWS.COM - Ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung pada 8 Maret 2025, ia menemukan kejanggalan yang tidak bisa dianggap remeh. 

Minyakita, minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kecil, justru dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan volume yang berkurang dari takaran seharusnya.

Baca juga: Polres Bogor Bongkar Gudang Produksi MinyaKita Palsu, Cek Wilayah Edarnya, Beredar sejak Awal 2025

Penemuan ini bukan hanya masalah harga, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas produk dan pengawasan distribusinya. 

Minyakita yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, justru mengalami penyimpangan yang merugikan konsumen.

Amran tidak tinggal diam. Ia langsung melaporkan temuannya. 

Setelah laporan diterima, langkah cepat dilakukan untuk menanggapi masalah ini. 

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Kapolri merespons dengan mengerahkan Satgas Pangan Polri untuk melakukan penyelidikan ke produsen Minyakita yang terletak di Tangerang, Kudus, dan Depok.

Hasilnya, ditemukan manipulasi volume, penjualan di atas HET, serta dugaan adanya produksi ilegal yang menggunakan merek koperasi yang sudah tidak aktif. 

Ini menjadi kasus yang memperlihatkan betapa rentannya ketahanan pangan jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

Kasus ini lebih dari sekadar masalah minyak goreng. 

Ia menggambarkan pentingnya menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan efektivitas tata kelola negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. 

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kolaborasi: Bukti Negara Hadir

Salah satu hal yang patut diapresiasi dalam kasus ini adalah respons cepat pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di lapangan.