Anggota BPK: Indonesia Butuh Matra Siber TNI untuk Hadapi Ancaman Perang Modern

Indonesia, kata dia, masih menghadapi kekurangan koordinasi, regulasi komprehensif, dan pusat komando krisis siber nasional.

“Pembentukan Matra Siber TNI harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi, penguatan BSSN, dan kerja sama internasional. Ini bukan pilihan, tetapi keniscayaan demi kedaulatan bangsa,” katanya. 

Sidang promosi terbuka ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Bobby Adhityo Rizaldi, sekaligus momentum bagi Indonesia untuk lebih serius menempatkan pertahanan siber sebagai prioritas nasional.

“Perang modern tidak lagi soal tank dan pesawat saja. Senjata terkuat hari ini bisa berupa kode program. Karena itu, TNI harus memiliki matra siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: Menhan Ungkap Pembentukan Matra Siber di TNI Masih Dilihat Konteks Keperluannya 

Dalam sidang promosi doktoral Bobby Adhityo Rizaldi, hadir juga menyaksikan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, Menteri Pemuda dan OIahraga Dito Ariotedjo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mantan ketua DPR RI Agung Laksono, Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbar Laksono, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, mantan gubernur Banten Airin Rachmi Diany, dan lain-lain.