Ferry Irwandi Terancam Dipolisikan oleh TNI, Setara Institute Singgung Gejala Militerisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara.

Oleh karena itu, kepolisian diminta untuk tidak memproses laporan dugaan tindak pidana dari Satuan Siber TNI terhadap CEO Malaka Project Ferry Irwandi.

Baca juga: 3 Kecaman Usman Hamid ke TNI Datangi Polda Metro soal Ferry Irwandi, Sebut Panglima - Komisi I DPR

"Kami mendesak Kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi, dan aktivis lainnya, atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan, Selasa (9/9/2025).

SETARA Institute adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Indonesia, didirikan pada 14 Oktober 2005, dengan fokus utama pada penelitian, advokasi, dan pemantauan isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama.

Baca juga: ICJR Soroti Soal Satsiber TNI Urusi Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi

Hendardi mengatakan, keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber.

Militerisasi adalah proses di mana nilai-nilai, struktur, atau peran militer mulai meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sipil—baik dalam pemerintahan, pendidikan, budaya, maupun kebijakan publik.

"Bahkan dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum," jelasnya.

Menurutnya, Satuan Siber TNI seharusnya berfokus untuk menjamin upaya-upaya sistematis dan terukur yang berkaitan dengan ancaman perang siber.

"Tidak seharusnya TNI bertindak jauh ke ranah sipil, hingga memengaruhi proses penegakan hukum. Tindakan tersebut justru akan semakin memberikan chilling effect (efek jeri) pada kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagai instrumen kunci dari demokrasi yang harus dilindungi," tuturnya.

Sementara itu, Hendardi juga mengatakan, dalam situasi belum adanya kejelasan dan akuntabilitas berkaitan dengan insiden kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, yang terjadi beberapa waktu lalu, maka sudah semestinya kepolisian memfokuskan diri untuk mendalami hal itu. Termasuk potensi adanya keterlibatan oknum tertentu yang terencana. 

"Adanya informasi awal atau data-data yang mencuat di ranah daring dan luring, seharusnya digunakan oleh penegak hukum untuk memulai penyelidikan," katanya.

"Siapapun yang kemudian berupaya untuk membantu penegak hukum membuka fakta dan data-data yang berserak tersebut seharusnya dilindungi oleh hukum," sambung Hendardi.

Ia menilai, adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi dan beberapa aktivis lainnya justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil.

Baca juga: Saat Ferry Irwandi Disebut Lakukan Dugaan Pidana, Penyanyi Muthia Nadhira Akan Orasi

"Panglima TNI seharusnya mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi secara internal terkait dugaan keterlibatan BAIS TNI dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, di antaranya Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, Setara Institute