Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dianggap Kurang Pantas Jika Rangkap Jabatan Menko Polkam Terlalu Lama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menyoroti Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjabat Menko Polkam ad interim atau sementara.

Hal tersebut berdasarkan penggantian menteri atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (8/9/2025).

Yance Arizona mengatakan, rangkap jabatan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, masih ada Wakil Menko Polkam yang masih menjabat, yakni Lodewijk Freidrich Paulus.

"Saya rasa tidak akan berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Apalagi juga ada Wamenko Polkam," kata Yance Arizona yang aktif menulis di berbagai platform akademik seperti President University dan ORCID saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Meski demikian, Yance Arizona menilai, rangkap jabatan tersebut kurang pantas jika dilakukan dalam waktu yang lama. Sehingga, kata Yance Arizona, Presiden Prabowo sebaiknya menghindari rangkap jabatan yang dilakukan menterinya dalam waktu panjang.

Baca juga: Ditandatangani Prasetyo Hadi, Sjafrie Sjamsoeddin Buka Surat Penunjukan jadi Menko Polkam Ad Interim

"Kurang pantas kalau menteri ad interim menjabat terlalu lama, meskipun pengalaman-pengalaman sebelumnya pernah terjadi. Jadi perlu dihindari rangkap jabatan terlalu lama," ucap Yance yang pernah menerima penghargaan dan fellowship bergengsi dari Indigenous Leaders Conservation Fellowship dari Conversation International 2014 dan Sasakawa Young Leadership Fellowship (SYLFF) dari Tokyo Foundation (2019) untuk riset di Australia dan Jepang. 

Reshuffle Prabowo Terlalu Tergesa-gesa

Secara umum, Yance menilai penggantian menteri atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dilakukan tergesa-gesa.

Yance menyoroti reshuffle kabinet itu menimbulkan adanya kesan menteri yang digantikan tidak terinformasi terlebih dahulu.

Padahal, menurutnya, suatu pergantian pemerintahan membutuhkan proses transisi yang smooth alias mulus.

"Saya melihat proses reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sangat tergesa-gesa. Ada kesan bahkan menteri yang digantikan tak terinformasi terlebih dahulu," kata Yance yang pernah bekerja 10 tahun sebagai aktivis NGO yang memperjuangkan hak masyarakat adat di Indonesia sejak 2007-2017 itu.

Baca juga: PDIP Tak Masalah Budi Gunawan Direshuffle: Semua itu Hak Presiden, Kami Hormati 

Selain itu, Yance menuturkan, kesan reshuffle yang dilakukan secara tergesa-gesa juga terlihat dari belum diumumkannya figur pengganti Menkopolkam dan Menpora.

"Ketergesaan itu terlihat pula dengan belum siapnya pengganti Menkopolkam dan Menpora, meskipun sudah diumumkan bahwa dua posisi itu akan diganti," jelasnya.

Khusus terkait dengan Menkopolkam yang merupakan kementerian tingkat koordinator, menurut Yance, bukan hal yang mendesak untuk segera diumumkan penggantinya.

"Sebenarnya untuk kementerian tingkat koordinator bukanlah hal yang mendesak dan harus ada karena sifatnya hanyalah koordinasi, bukan kementerian teknis," ucapnya.

"Namun, dalam situasi politik sekarang memang diperlukan kementerian koordinator yang bisa membantu presiden secara efektif," tambah Yance.

Baca juga: Akhir Karier Budi Gunawan: Melejit Era Megawati Batal Jadi Kapolri Era Jokowi, Diberhentikan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran Kabinet Merah Putih, Senin, (8/9/2025).

Perombakan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden.

Terdapat 5 Menteri yang dicopot Presiden yang tiga diantaranya telah ditunjuk Menteri baru. 

Di antaranya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Selain itu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XII DPR RI. Kemudian Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.

Selain tiga pejabat tersebut, Presiden mencopot Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan juga Menkopolkam Budi Gunawan. Namun pengganti keduanya belum diumumkan.

Selain mengganti Menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik satu Menteri dan Wakil Menteri lembaga baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berstatus badan. Mereka yang dilantik yakni Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden memiliki banyak pertimbangan sehingga melakukan perombakan kabinet. Menurutnya Presiden melakukan evaluasi terus menerus.

"Pertimbangannya banyak, dievaluasi terus menerus. Macem macem pertimbangan," katanya di Kantor Presiden.