TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Purbaya tiba di Kompleks Parlemen sekira pukul 10.48 WIB.

Baca juga: Usai Viral Yudo Sadewa Sindir Sri Mulyani, Sosok Istri Menkeu Purbaya Bikin Penasaran

Mengenakan kemeja cokelat bercorak biru, Purbaya disambut langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun tampak menyambut Purbaya di lobi Gedung Nusantara I, lokasi ruang Rapat Komisi XI DPR RI.

Baca juga: Gantikan Purbaya, Didik Madiyono Jadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner LPS

Setelah itu, keduanya langsung menuju ruang ke dalam Rapat Komisi XI DPR.

Adapun raker pada hari membahas tentang RKA/KL Kementerian Keuangan tahun 2026.

Misbakhun memimpin rapat tersebut dan didampingi seluruh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

"Sebelumnya, beliau bermitra dengan kita sebagai ketua Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya sebagai menteri keuangan," ucapnya.

"Hari ini kita mengawali dalam agenda sebuah rapat mengenai RKA/KL Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Disemprot Anggota Komisi XI

Menkeu Purbaya menyatakan, Raker ini menandakan kunjungan pertamanya sebagai Menteri Keuangan. 

Pada Raker ini juga akan menyampaikan paparan kerja dan anggaran Kemenkeu pagu anggaran tahun anggaran 2026.

"Ini pak, kunjungan saya sebagai menteri keuangan betul pak. Biasanya sebagai LPS," kata Purbaya.

Purbaya mengaku bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dia kerap bertingkah seperti koboi.

Sikap koboi layaknya karakter seseorang yang suka bertindak semaunya tanpa perhitungan matang.

"Kalau waktu LPS saya katanya ngomongnya kayak agak Koboy, sekarang enggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," tutur Purbaya.

Namun, setelah masuk ke jajaran pemerintah sebagai Menteri Keuangan, sikap koboi itu justru sangat berdampak. 

"Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah saya siapkan oleh staf saya di sini pak. Jadi enggak ada session bebas lagi," ungkapnya.

Pada sesi ini, hampir sebagian anggota rapat tertawa merespons apa yang disampaikan Menkeu Purbaya.

Namun, salah satu anggota Komisi XI DPR RI menegur Menkeu Purbaya terkait sikap koboi tersebut.

"Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya," tegas anggota Komisi XI DPR RI.

Baca juga: Tanggapan Luhut Soal Pengangkatan Purbaya Sebagai Menkeu

Diminta Stabilkan Pasar

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menegaskan, kemampuan Purbaya Yudhi Sadewa menstabilkan pasar yang bergejolak akan terlihat di 100 hari pertama dia bekerja sebagai menteri keuangan.

Menurut Amin, salah satu tantangan awal Purbaya adalah merespons reaksi pasar dan komunitas ekonomi. Dia mencontohkan, nilai tukar rupiah dan IHSG sempat tertekan yang menandakan kepercayaan investor harus segera dipulihkan.

“Stabilitas pasar akan sangat ditentukan oleh 100 hari pertama Purbaya. Tugas utamanya adalah membangun kredibilitas, menjaga disiplin fiskal, sekaligus menghadirkan kebijakan yang adil dan menenangkan publik,” ujar Amin di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Amin menilai Purbaya punya kapasitas menjalankan tugas barunya sebagai Menkeu. Namun, ia menekankan pentingnya adaptasi cepat serta konsolidasi dengan birokrasi di Kemenkeu.

“Saya percaya Pak Purbaya punya kapabilitas sebagai Menteri Keuangan. Saya berharap Beliau segera beradaptasi dan berkonsolidasi dengan birokrasi di Kemenkeu agar bisa bekerja lebih cepat," ujarnya.

"Dengan beban pekerjaan yang begitu berat, akan lebih baik berbagi beban tiga orang Wamenkeu sekaligus menciptakan kader mumpuni dalam mengelola keuangan negara,” ujarnya.

Amin juga menyoroti kondisi ekonomi dalam negeri yang ikut terdampak tensi geopolitik global. 

Ia mengingatkan agar Menkeu tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan Presiden, tetapi juga tetap menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan.

“Jangan sampai kita terjebak pada kondisi ‘gali tutup lubang’ dengan utang. Dan tentu saja butuh terobosan kebijakan struktural yang menenangkan pasar,” tutur Amin

Amin juga menekankan perlunya reformasi penerimaan pajak. Ia juga menantikan langkah tegas dalam reformasi penerimaan pajak, agar beban pajak di masyarakat lebih adil.

“Penting juga ada perluasan basis pajak, serta wajib memberikan perlindungan masyarakat kelas bawah,” ucapnya.

Baca juga: Waketum Kadin Minta Menkeu Purbaya Kucurkan Insentif untuk Industri Pengolahan

Amin mendorong Kemenkeu mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga perekonomian nasional.

Beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, di antaranya, fokus pada stimulus likuiditas ke sektor padat kerja dan rantai pasok yang paling terdampak geopolitik.

“Gandeng sektor swasta lewat projek siap-pakai dan insentif terukur,” terangnya.

Selain itu, prioritaskan proyek yang cepat menyerap tenaga kerja dan memiliki multiplier effect tinggi seperti infrastruktur logistik, perumahan bersubsidi, dan pengolahan pangan.

Berikan stimulus konsumsi yang terarah, misalnya voucher untuk UMKM, subsidi bertarget, dan dukungan pada likuiditas UMKM agar produksi lokal tetap berjalan. Hindari subsidi universal yang memicu defisit.

Percepat pemulihan rantai pasok dan ekspor dengan kebijakan intervensi pada bottleneck logistik, insentif ekspor non-komoditas bernilai tambah, serta dukungan fiskal sementara untuk sektor yang terkena sanksi atau geopolitical rerouting.

“Pastikan proyek infrastruktur yang diluncurkan benar-benar ready to build dengan percepatan lelang dan pengawasan agar output cepat terasa,” katanya.