Kasus Dugaan Korupsi Chromebook, Mahfud MD Ungkap Indikasi Mens Rea Nadiem Makarim

"Kalau ditanyakan apakah betul Nadiem melakukan itu, secara yuridis formal sampai saat ini bukti-buktinya cukup untuk diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi," papar Mahfud.

"Apa itu bukti-buktinya?" tutur Mahfud.

"Satu, pengadaan barang yang diduga merugikan keuangan negara secara nyata. Jaksa sudah menghitung tuh di awal," ujarnya.

"Yang kedua, dia melanggar prosedur, melanggar aturan tentang pengadaan barang, itu dalam pengertian ada mens rea untuk sengaja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan," jelasnya.

Mahfud MD menerangkan soal sikap Nadiem yang tidak mengikuti prosedur birokrasi terkait pengadaan Chromebook.

Sejatinya, kerjasama Kemendibudristek RI dengan Google terkait pengadaan Chromebook sudah ditolak oleh Mendikbudristek RI sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy, karena dinilai kurang layak.

Namun, Nadiem tetap lanjut mengadakan kerjasama tersebut.

Bahkan, putra praktisi hukum Nono Anwar Makarim ini sudah merancang rencana pengadaan Chromebook sebelum diangkat sebagai Mendikbudristek RI.

Hal tersebut, menurut Mahfud MD, mengindikasikan bahwa Nadiem Makarim tidak mengikuti prosedur birokrasi demi mempercepat proyeknya.

"Kenapa [mens rea]? Karena kerja sama dengan Google tentang Chromebook itu sebenarnya sudah pernah ditolak oleh menteri sebelumnya karena dianggap tidak layak. Pak Muhadjir sudah dapat proposal itu, menteri sebelumnya, tapi [menurut] Pak Muhadjir, posisi ini tidak layak sehingga ditutup," papar Mahfud.

"Nah, menjelang pergantian menteri di bulan September, Nadiem sebelum menjadi menteri sudah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjadikan proyek itu di kementerian padahal dia belum menteri," jelasnya.

"Ini dihimpun atau dilakukan pembicaraan di dalam sebuah grup WA yang kemudian menjadi alat bukti di kejaksaan ini, [Mas Menteri Core Team]," tambahnya.

"Ini nampaknya ada sengaja kesalahan dilakukan karena ingin cepat saja ya ingin cepat saja dilakukan," tegasnya.

Mahfud MD mencontohkan, pengadaan Chromebook di Malaysia saja sudah diputus pada 2019 karena dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan.

Lalu, ia menilai janggal apabila proyek tersebut dilakukan di Indonesia, yang notabene daerah terluar, terdepan, dan tertinggal-nya (3T) jauh lebih banyak.