Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung Segera Dibawa ke Paripurna, Berikut Nama-namanya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menyetujui 10 calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA) setelah melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Persetujuan tersebut diumumkan dalam rapat pleno Komisi III DPR yang dipimpin Ketua Komisi, Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Soroti Demo di Nepal, Calon Hakim Agung: Hukum Tetap Harus Tegak, Bahkan di Tengah Kerusuhan

"Apakah nama-nama calon hakim MA tersebut dapat disetujui?" tanya Habiburokhman, lalu dijawab "setuju" oleh seluruh peserta rapat.

Calon Hakim Agung adalah individu yang sedang menjalani proses seleksi untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. 

Jabatan ini sangat strategis karena Hakim Agung berwenang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali, serta menjadi penjaga terakhir keadilan di sistem peradilan nasional.

Habiburokhman menjelaskan, dengan disetujuinya para calon tersebut, maka seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan telah selesai. 

Selanjutnya, hasil persetujuan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk dilakukan pengesahan.

Berikut daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui Komisi III DPR RI:

1. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.

2. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.

3. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.

4. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.

5. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.

6. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN).

7. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.

8. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.

9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Militer.

10. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui sebagai Hakim Ad Hoc HAM pada MA.