Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Tetap Kritis Suarakan Perjuangan Rakyat, Erick Yusuf Sebut Unjuk Rasa Harus Damai, Tanpa Kekerasan
pentingnya kanal-kanal komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah agar aspirasi tidak harus disuarakan lewat jalanan yang berisiko.
"Gerakan warga jaga warga, warga jaga kota, itu penting. Kita harus tahu siapa yang benar-benar warga dan siapa yang hanya datang untuk merusak,” tegas Erick.
Menurut dia, pentingnya komunikasi antara pemimpin dan ulama sebagai penjaga moral bangsa.
Erick menilai, ulama yang dekat dengan masyarakat bisa menjadi jembatan informasi yang jujur dan akurat bagi Presiden.
"Kalau pembisik menahan informasi, Presiden bisa tidak tahu apa yang dirasakan rakyat. Akhirnya muncul prasangka buruk,” ujarnya.
Erick pun mengajak semua pihak untuk tetap kritis, namun terorganisir dan damai.
Dia juga mengapresiasi mahasiswa dan buruh yang terus menyuarakan ketimpangan, namun mengingatkan agar perjuangan tidak dirusak oleh tindakan destruktif.
"Kita kawal pemerintah, kita dorong DPR untuk bersih-bersih. Tapi jangan biarkan suara rakyat dibajak oleh kekacauan,” pungkasnya.
Pembentukan tim independen
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencari Fakta.
Tim ini akan menyelidiki dampak dari aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada Agustus-September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia.
"Bahwa ruang lingkup kerja Tim Independen ini mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).
Pembentukan tim independen menjadi langkah penting untuk memastikan suara korban tidak terabaikan.
Tim tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama.
Sri Suparyati mengungkapkan, tim juga tidak hanya sebatas mengamati jalannya unjuk rasa dan kerusuhan, tetapi juga melakukan penilaian menyeluruh atas konsekuensi yang ditimbulkan.
Perhatian diberikan pada berbagai aspek, mulai dari korban jiwa, korban luka fisik, hingga trauma psikologis yang dialami masyarakat.
Selain itu, tim akan memetakan kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum yang berimplikasi langsung pada kehidupan publik.
Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Pemerintah Hormati Inisiatif 6 Lembaga Tim Pencari Fakta Usut Aksi Unjuk Rasa Berujung Rusuh |
---|
Gedung Pemerintahan-DPRD Kediri Jatim yang Rusak Akibat Demo Bakal Berfungsi Lagi Pertengahan 2026 |
---|
Mabes TNI Ungkap Alasan Pilih Berdamai dan Batalkan Proses Hukum Ferry Irwandi ke Polisi |
---|
Dua Presiden Buruh Minta Aksi Unjuk Rasa Tak Disertai Kekerasan, Harus Damai |
---|
Transformasi DPR: 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Parlemen yang Merakyat |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.