BGN Resmi Tutup 40 Dapur MBG Imbas Kasus Keracunan Siswa, Nanik S Deyang: Tidak Jalankan SOP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menutup 40 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah pelajar. Penutupan dilakukan tanpa batas waktu hingga proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai.

Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga non-kementerian yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara nasional.

Baca juga: Kapolri Tegaskan Bakal Usut Kasus Keracunan MBG, Jenderal Sigit: Sedang Dilakukan Pendalaman

BGN berperan penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan saat ini ada 45 dapur yang diduga tidak menjalankan SOP yang menjadi penyebab kasus siswa mengalami keracunan.

Baca juga: 105 Siswa di Sumedang Keracunan MBG, Puluhan Ambulans Dikerahkan, Pemkab Tanggung Biaya Pengobatan

"Ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

SOP adalah dokumen yang berisi panduan atau langkah-langkah baku yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tugas atau proses kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025 untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ia menjelaskan pihaknya tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak. Ia menyebut kontrak para mitra hanya berlaku satu tahun dan di dalamnya terdapat klausul penghentian sepihak.

“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi ataupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” jelasnya.

Selain penutupan, BGN juga mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra dapur MBG. Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga sertifikasi penting, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.

“Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam waktu sebulan para mitra di seluruh Indonesia tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup,” tegasnya.

Baca juga: Golkar Tak Setuju MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Ini Alasannya

Nanik menyesalkan kelalaian sejumlah dapur MBG bisa berdampak luas terhadap ribuan dapur lain.

Menurutnya, BGN tak segan menutup dapur yang abai terhadap standar kesehatan karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.

"Kontrak anda cuma 1 tahun, dalam 1 tahun itu ada klausal bisa menghentikan sepihak, kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini sekarang 9.400 yang lain bisa jadi terancam," pungkasnya.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025. Rinciannya, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak.

Rinciannya, kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.