Pimpinan DPR: Kita Tidak Ingin Program MBG Rusak Hanya Karena Pengawasannya Lemah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan hasil temuannya usai meninjau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan  Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor di Bandung Barat, Jawa Barat.

Hal tersebut dilakukan Cucun setelah kasus keracunan menimpa sejumlah siswa lantaran mengonsumsi MBG.

Cucun mengatakan pengawasan harus ditingkatkan menindaklanjuti temuan di lapangan.

"Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan," kata Cucun kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

Legislator PKB itu mengatakan DPR ingin memastikan prosedur operasi standar (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. 

Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.

"Untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik: melihat, mencium, dan mencicip. Baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa," kata dia.

Cucun pun mendorong program MBG diperkuat melalui peraturan presiden (perpres). 

Dengan demikian, menurut dia, BGN tidak hanya bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan lintas Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, hingga BPOM.

"Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional," katanya.

Kasus MBG di Jawa Barat

BGN selama September 2025 ini telah menghentikan operasional sementara SPPG di Garut, Jawa Barat (1 SPPG), asikmalaya, Jawa Barat (1 SPPG), Banggai, Sulawesi Selatan (1 SPPG) Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat (kasus terbaru).

Dari catatan BGN, kasus keracunan MBG selama 9 bulan ini berdampak pada 4.711 penerima manfaat dengan jumlah porsi MBG yang dibuat dan disebarkan sekitar 1 miliar porsi.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.