Kemkomdigi: Informasi Program Prioritas Nasional Harus Mampu Menjangkau Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nursodik Gunardjo menyampaikan bahwa informasi program prioritas nasional, seperti 3 Juta Rumah untuk Rakyat harus dikemas secara kreatif.

Hal ini agar benar-benar menjangkau masyarakat, terutama generasi muda.

“Informasi itu penting, tapi bagaimana cara menyampaikannya dengan menarik? Itulah tantangan kita bersama,” ujar Nursodik Gunarjo, Jumat (26/9/2025).

Dia pun menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan kosong atau dipenuhi informasi negatif. 

Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan untuk menciptakan user generated content yang kreatif dan inspiratif.

“Kalau orang baik diam, maka informasi negatiflah yang akan menguasai. Karena itu, mari kita isi ruang publik dengan konten positif yang membawa kemaslahatan bagi bangsa,” tegasnya.

Diketahui, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Nursodik, program itu digaungkan untuk memenuhi hak dasar rakyat. 

“Pembangunan rumah rakyat akan menciptakan multiplier effect besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan sektor konstruksi, distribusi material bangunan, hingga penguatan ketahanan sosial,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya kehadiran wajah digital Indonesia di mata dunia.

“Informasi program-program strategis termasuk 3 Juta Rumah dapat diakses secara luas dan terpercaya,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, pemerintah terus mendorong akses terhadap hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program 3 Juta Rumah.

Program itu hadir dengan berbagai kemudahan dan insentif untuk membuat kepemilikan rumah semakin terjangkau.

Dia mengungkapkan bahwa tantangan backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, tercatat 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah dan 26,9 juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.

“Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan. Program 3 juta rumah adalah jawaban nyata, agar setiap keluarga Indonesia bisa memiliki hunian layak,” kata Yenni.

Program itu selaras dengan arah kebijakan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan target pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah. 

Rinciannya meliputi: satu juta rumah di kawasan perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di wilayah pesisir.

Yenni menegaskan bahwa target tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen negara dalam memberi perlindungan kepada rakyat. 

Kebijakan afirmatif untuk meringankan beban masyarakat juga di canangkan dalam program ini seperti: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk rumah hingga Rp2 miliar dan Proses perizinan yang dipercepat, maksimal 10 hari kerja.