Reformasi Sistem Hukum, Boni Hargens Dorong Sistem Pengawasan Dua Lapis
Solusi reformasi sistem hukum di Indonesia khususnya di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Polri telah menjadi contoh nyata lembaga hukum yang berani diawasi dan siap dikritik. Model ini harus direplikasi ke lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan ekosistem penegakan hukum yang sehat dan berkelanjutan," imbuh dia.
Boni menerangkan esensi dari reformasi moral, antara lain penguatan moral institusional, yakni membangun budaya integritas dan akuntabilitas di setiap lembaga penegak hukum sebagai prioritas utama reformasi.
Selain itu, kata dia, keseimbangan kewenangan, yakni memastikan distribusi kekuasaan yang proporsional antara lembaga untuk mencegah konsentrasi yang berlebihan.
Esensi lainnya, lanjut Boni, adalah transparansi lintas lembaga, yakni mendorong semua institusi hukum untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan evaluasi independen.
Termasuk, kata Boni, kolaborasi berkelanjutan, yakni membangun mekanisme koordinasi yang efektif tanpa menghilangkan fungsi check and balance antar lembaga.
"Bangsa ini butuh lembaga hukum yang saling mengawasi, bukan saling meniadakan. Reformasi hukum bukan tentang memperluas kekuasaan, tapi memperluas tanggung jawab moral.
Kini, giliran lembaga-lembaga lain untuk meneguhkan komitmen mereka terhadap transparansi dan kolaborasi lintas institusi. Reformasi hukum yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak kewenangan yang ditambahkan, tetapi dari seberapa besar tanggung jawab moral yang dipikul dan dijalankan dengan konsisten," pungkas Boni Hargens.
Sosok Boni Hargens
Boni Hargens punya latar belakang pengalaman belajar yang panjang mulai dari Universitas Indonesia sampai meraih gelar doktor dari Amerika Serikat (bahkan saat ini tengah kuliah kembali mendalami studi ilmu hukum di dalam negeri).
Selain dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik, Boni aktif dalam pembangunan demokrasi dan media.
Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara.
Meraih gelar Doktor dalam Kebijakan Publik dan Administrasi dari Walden University, AS, Boni Hargens juga adalah mantan dosen Universitas Indonesia dan Universitas Petra.
Pria kelahiran Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mendirikan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI ) dan menjadi direkturnya saat ini.
Akademisi: Penguatan Pengendali Perkara Pada Revisi KUHAP Bikin Penegakan Hukum Efektif |
![]() |
---|
Pakar UGM: Penting Reformasi Hukum Acara Pidana Demi Perlindungan HAM dan Transparansi Proses Hukum |
![]() |
---|
Catatan Ketua MPR RI: Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul |
![]() |
---|
TPN Ungkap Hal Ini Yang Bakal Dilakukan Ganjar-Mahfud Untuk Melakukan Reformasi Hukum |
![]() |
---|
Para Calon Presiden Diharapkan Prioritaskan Reformasi Hukum |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.